BLITAR, IndonesiaPos – Komisi I DPRD kabupaten Blitar menggelar Haering bersama warga masyarakat desa Slorok kecamatan Doko kabupaten menindaklanjuti surat masuk warga desa slorok. di ruang rapat DPRD.
Dalam pertemuan tersebut, ada puluhan warga masyarakat desa Slorok didampingi oleh LP-KPK dengan tuntutan untuk memberhentikan sementara Kepala Desa Slorok, dikarenakan ada dugaan menguasai anggaran bantuan sosial pemerintah pusat untuk warga korban bencana alam.
Haering ini dipimpin langsung oleh ketua komisi I DPRD kabupaten Blitar Muharam Sulistiyono, bersama sejumlah anggota komisi I dan dihadiri kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Blitar dan Camat Doko.
Ganjar Siap Jadi Capres 2024, Hasto Tak Khawatir Kader Terbaik PDIP Dibajak Partai Lain
Saat beraudiensi salah satu warga masyarakat penerima bantuan korban gempa Suparlan, menyampaikan kronologi mulai pencairan pengambilan uang di Bank BRI Cabang Doko hingga proses pengerjaan rumah korban yang nilainya tidak sama dengan jumlah besaran nilai total material bangunan yang digunakan.
“Saat pencairan kami ini diajak tanda tangan pencairan di BRI cabang, setelah uang bantuan cair kami tidak membawa sepeserpun, namun uang itu langsung diminta oleh dua orang staf Desa atas perintah kepala desa Slorok, katanya uang itu harus dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Desa Slorok,”kata Suparlan.
Peran Holding BUMN Sebagai Kebangkitan Lokomotif Masa Depan, Ini Kata Sonny
Ditempat yang sama Ketua Komisi I Muharam Sulistiyono menanggapi penjelasan warga desa slorok mengatakan, terkait persoalan ini, Komisi satu sangat prihatin atas kejadian di desa Slorok.
“Untuk itu kami minta agar persoalan ini segera ditindaklajuti masalah bantuan gempa desa slorok kecamatan Doko. Tim fasilitasi agar segera melakukan sidak ke desa Slorok dan mengecek proses hukum APH oleh unit Tipikor Polres Blitar,”jelas Kelik nama akrabnya.
Kelik pun berjanji, komisi I akan terus mengawal sampai permasalahan permasalahan yang ada di desa slorok selesai dengan tuntas.
“Sesuai harapan kita semua agar pemerintah desa selorok itu bisa sesuai harapan masyarakat,”tegasnya.
Jelang Pemilu 2024, Seluruh Pegawai Lapas Narkotika Pamekasan Teken Ikrar Netralitas
Kelik menambahkan, pihaknya mengaku akan selalu mengawal. Bahkan, Komisi I siap untuk mendorong pemerintah daerah segera permasalahan yang ada di desa slorok sesuai tuntunan masyarakat Slorok segera diselesaikan.
“Pesan saya pada masyarakat agar untuk menahan diri menunggu proses,”tegasnya.
Kelik menambahkan, kaitan dengan bantuan yang ada di desa Slorok, komisi satu akan melakukan sidak ingin mengetahui proses perkembangan untuk permasalahan yang ada di desa slorok dan ini semua harus ditangani dengan benar.
“Jangan main main bantuan ini harus sesuai dengan kegunaannya penerima harus betul betul menerima tidak boleh ada potongan apapun,”tegas Kelik politisi Partai PDI Penjuangan.(Lina)
