BONDOWOSO, IndonesiaPos – Puluhan IKMPB UIN KHAS Jember mengelar aksi ke Pemkab dan DPRD Bondowoso. Senin, (5/9/2022). Mereka menuntut harga bahan bakar minyak (BBM) diturunkan.
Selain itu, mereka menuntut KP3 Bondowoso melakukan langkah kongkrit mengatasi pendistribusian pupuk yang carut marut sehingga berdampak kepada petani.
Namun, bila tak mampu mengatasi masalah pupuk itu, Bupati Bondowoso diminta untuk membubarkan KP3.
Mereka juga minta aparat penegak hukum menidak tegas mafia pupuk, Distributor dan Kios untuk di proses secara hukum, karena dianggap telah merugikan masyarakat petani.
“Kami juga minta kepada Bupati Bondowoso, agar mencabut jabatan Sekda sebagai ketua KP3, karena telah gagal dalam menjalankan amanah fungsi dan pengawasan,”kata orator.
Mereka juga menyebut, jika dirinya bersama rekan-rekannya mayoritas anak para petani, yang selama ini menjadi korban mafia pupuk di Bondowoso.
“Kita ketahui, mayoritas masyarakat Bondowoso adalah petani, dan pendapatannya dari sector pertanian,”ujarnya.
Menurutnya, pupuk merupakan kebutuhan mendasar bagi petani, namun belakangan keberadaan pupuk yang disubsidi pemerintah sering hilang dipasaran. Sehingga banyak petani gagal panen, karena hasil produksinya rusak karena tidak dipupuk.
“Oleh karena itu kami mendesak pemerintah Kabupaten Bondowoso segera melakukan langkah-langkah strategis, untuk menyeret Distributor dan Kios ke meja hijau,”imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermato mengaku, jika dirinya sudah melakukan langkah-langkah untuk mengungkap kelangkaan pupuk yang terjadi di Bondowoso.
Menurutnya, tahun 2021 pupuk yang terserap di Bondowoso hanya berkisar 19 ribu ton. Sementara pupuk yang didistribusikan dari perusahaan pupuk mencapai 25 ribu ton lebih.
“Berarti pada tahun 2021 itu, sebanyak 6 ribu ton pupuk bersubsidi diduga hilang. Lalu kemana pupuk sebanyak itu.”ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Andi juga mendesak Bupati Bondowoso dan KP3 segera bertindak, karena pupuk ini sangat berkaitan erat dengan perekonomian di Bondowoso. Jangan menunggu masyarakat marah, baru bertindak.
“Kami juga minta Bupati dan KP3 melakukan evaluasi terhadap Distributor dari luar, karena dari 14 Distributor pupuk yang beroprasi di mayoritas dari luar seperti Jember, Situbondo, Banyuwangi, Surabaya dan Gresik. Sementara dari Bondowoso hanya empat distributor,”tegasnya.
“Jika ini terus dibiarkan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat petani Bondowoso, karena saya melihat Distributor dari luar itu bukan menambah kesejahteraan petani, tapi merugikan petani,”imbuhnya. (eko)
