SUMENEP,IndonesiaPos
Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) Serentak di Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, berujung konflik di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, terdapat dugaan pemalsuan data oleh salah satu calon Kades di Desa Payudan, Kecamatan Guluk-guluk Kebutuhan Sumenep, Senin (31/05/2021).
Aktivis muda sebagai Kordinator aksi Robin NR dalam orasinya menegaskan bahwa, calon tersebut mengaku sebagai perangkat desa dengan lampiran surat keterangan perangkat desa yang di duga dipalsu.
“Maka dari itu, kami dari rakyat dalam koalisi Masyarakat Payudan Deleman bersama forum advokasi Masyarakat (FAM), sudah melakukan langkah persuasif agar pihak panitia lebih transparan kepada publik,”kata Robin. saat melakukan demonstrasi di depan Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa(DPMD) Sumenep.
Kata dia, Pilkades sejatinya adalah merupakan bentuk pengewanjahtan bunga-bunga demokrasi. Namun, nilai-nilai demokrasi dinodai oleh orang yang mau merusak tatanan masyarakat yang sudah dibangun dengan masyarakat madani.
Lebih lanjut Robin prosesi Pilkades serentak jangan di tutupi dengan karpet merah seakan akan bersih dan harum. “Akan tetapi saat karpet merah di buka ada aroma busuk kecurangan sistematis yang dilakukan oleh panitia Pilkades setempat,”tegasnya.
“Salah satunya nepotisme dalam Pilkades Desa Payudan Deleman saat penjaringan panitia rata-rata di isi oleh kerabat mantan kepala desa Payudan, dan saudara dan kerabat terdekat,”tambahnya.
Menurutnya, masyarakat Desa Payudan Deleman mendesak kepada pemerintah kabupaten Sumenep, melalui leading sektornya DPMD membubarkan atau bentuk ulang panitia Pilkades dalam kinerjanya cenderung mengarah ke praktek nepotisme,
“DPMD wajib membuka data perangkat desa tahun 2016 beserta laporan seluruh kegiatan dan slep gaji atau tunjangan perangkat desa,”katanya.
Dia menegaskan, persatuan masyarakat prodemokrasi akan terus berjuang demi atas keadilan rakyat yang dibodohi oleh pihak panitia pelaksana Pilkades. Jika kalau ini tidak mampu di perbaiki oleh pihak Kepala DPMD Sumenep, alangkah baiknya atas demi masyarakat wajib memundurkan diri jabatan. “Karena membiarkan nilai-nilai demokrasi di rusak,”pungkasnya. (amn/ hen ).
