JAKARTA, IndonesiaPos
Berbagai asumsi muncul pasca Presiden Jokowi memberikan statement jangan sok-sokan me-lockdown wilayah dalam penanggulangan Covid-19.
Banyak yang mempersepsikan pernyataan itu ditujukan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Kemungkinan karena kurang harmonis antara kebijakan di tingkat pusat dan di daerah,” kata Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi. Minggu (4/10/2020).
Menurut Ade, bagaimanapun juga Anies Baswedan merupakan seorang Gubernur DKI Jakarta yang memiliki kewenangan-kewenangan tersendiri dan tidak sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang pemerintah pusat.
“Tetapi harus diakui juga posisi DKI itu juga merupakan ibukota negara. Jadi memang harus ada harmonisasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Harus bisa seiring, termasuk diantaranya dalam penanganan pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Kendati demikian, dalam konteks ini, Ade menilai, sejak dini atau sejak awal sering kali ada perbedaan yang terekspos ke publik tentang langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah DKI dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.
“Mungkin ini memicu persepsi publik bahwa seolah-olah ini pusat tidak suka dengan Anies, atau sebaliknya Anies tidak mau taat kepada kebijakan pusat,” pungkasnya.
