JAKARTA, IndonesiaPos
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera melakukan audit investigasi atas anggaran pelatihan sebesar Rp5,6 triliun bagi peserta Kartu Prakerja. Sebab diduga ada ruang gelap dalam penggunaan anggaran tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menduga ada ruang gelap dalam pelaksanaan proyek bantuan bagi para warga usia produktif tersebut. Sebab pada kenyataannya meski menelan anggaran yang sangat besar, implementasi dari proyek itu banyak menemui kendala.
“Tolong diaudit Pak ini ada ruang gelap,” pintanya dalam rapat virtual Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4/2020).
Pengamatan Cucun yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, salah satu yang kurang pas dari program itu adalah banyak masyarakat yang susah untuk mendaftarkan diri secara online. Namun saat berhasil mendaftarkan diri, masyarakat tersebut malah dihadapkan dengan ketidakjelasan tentang indikator kelulusan.
“Ini kan satu kejahatan juga di ruang gelap ini. Tolong seperti apa pos audit mereka menentukan siapa yang lulus siapa yang tidak,” desaknya.
Bukan hanya itu, lanjut Cucun, jika ditelaah lebih jauh, besaran anggaran untuk pelatihan nampak terlampau besar. “Masa pelatihan bikin pempek ini Rp 1 juta anggaran untuk pelatihan,” ketusnya.
Padahal di masa wabah virus corona jenis baru atau Covid-19 semacam ini, anggaran sekecil apapun bisa dimanfaatkan untuk penanganan bencana nasional non alam tersebut.
“Lebih baik anggaran Rp 1 juta ini digeser kalau toh ini Kartu Prakerja untuk penangan Covid-19 ya ini bagusnya digeser dari pada terjadi perdebatan segala macam jangan dijalankan stop ada rekomendasi spt apa kartuprakerja ini pelatihannya Rp1 juta untuk satu orang. Ini bisa digeser untuk sosial safety net atau yang lainnya, yang penting rakyat bisa makan,” pungkasnya.
