BLITAR, IndonesiaPos
DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus LKPJ Bupati Blitar tahun 2020, Senin,(8/3/2021) di gedung Graha Paripurna.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, H. Abdul Munib, SIP, Susi Narulita K.D, SIP dan Mujib SM. Rapat paripurna yang digelar secara virtual . Turut hadir Bupati Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar H. Rahmat Santoso, S.H. dan Sekda Drs. Mujianto.
Ketua DPRD Blitar Suwito menyampaikan, bahwa beberapa waktu lalu, Bupati telah mengirimkan surat dengan nomor: 050/169/409.201.5/2021 Tanggal 5 Februari 2021, perihal penyampaian LKPJ Blitar Tahun 2020.
Sebelumnya, pada tanggal (8/2/2021) Bupati telah menyampaikan penjelasannya dan pada (9/2/ 2021), Fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umumnya. “Sehingga hari ini Rapat Paripurna digelar dalam rangka pertanggung jawaban kinerja pansus untuk menyampaikan laporan,”kata Suwito.
Menurut Suwito, Ketua Pansus LKPJ, Gatot Darwoto, S.Pd menyampaikan secara umum dokumen LKPJ Bupati Blitar Tahun 2020, sudah memiliki konsistensi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dalam RPJMD.
Pada tahun 2020, Pengelolaan Pendapatan Daerah sudah berjalan dengan baik. Terbukti dari pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar 103,26% dari angka yang ditargetkan. Selain itu, nilai SILPA mampu ditekan hingga lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut Pansus LKPJ juga menyampaikan rekomendasi diantaranya pelayanan dasar, di bidang pendidikan, selama kurun waktu 1 tahun pembelajaran yang diselenggarakan tidak bisa berjalan secara efektif.
Maka dari itu, penting dalam mewujudkan generasi yang berkualitas sebagai upaya mencegah penurunan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan, di bidang kesehatan, disamping menanggulangi COVID-19 dengan penerapan 3M, perlu pula mengurangi penularan dan melindungi masyarakat dari COVID19 agar tetap produktif.
Suwito juga menyampaikan terkait rekomendasi dari Pansus LKPJ, untuk bidang pertanian, mengingat pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Blitar. Capaian dan keberhasilan yang sudah dicapai, harus terus ditingkatkan. Serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati.
Untuk bidang kelautan dan perikanan, Pansus LKPJ minta agar kebijakan Pemerintah Daerah terkait urusan kelautan dan perikanan diprioritaskan pada pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah.
Selanjutnya, pada bidang pariwisata agar pembangunan sektor wisata di daerah didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata secara konsisten. T
idak hanya itu, pada bidang perindustrian, diperlukannya penetapan rencana pembangunan industri di Kabupaten Blitar guna memberikan landasan kuat bagi pembangunan di daerah. Terakhir, pada bidang perdagangan, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, ucapnya
Di tempat yang sama Bupati Hj. Rini Syarifah dengan memberikan sambutan kepada Drs. Rijanto, MM dan Marhaenis Urip Widodo selaku Bupati dan Wakil Bupati pada periode sebelumnya.
Pihaknya juga meminta dukungan dan kerjasama dari semua pihak untuk bahu membahu mewujudkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur” yang akan dicapai melalui 4 Misi yang telah dirancang sebelumnya.
Yakni pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal.
Kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.
Ketiga, pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas.
“Terakhir, percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan,”imbuhnya. (emi)
