BLITAR, Indonesia Pos
DPRD Kabupaten Blitar kembali menggelar Rapat Paripurna lanjutan dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 pada Senin (06/09/21).
Bupati Blitar Rini Syarifah saat menyampaikan Jawaban atas Pandangan Umum (PU) Fraksi Fraksi terkait Ranperda Perubahan TA 2021.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita KD. SIP dan didampingi oleh Abdul Munib, SIP serta Mujib, SM. Turut hadir Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah. Rapat Paripurna dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, secara langsung maupun virtual.
“Rapat Paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna yang diselenggarakan pada Jumat pekan lalu (03/09/21) dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021.”ujat wakil ketua II DPRD kab Blitar.
Dalam kesempatan ini Bupati Blitar H. Rini Syarifah menyampaikan, ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada jajaran DPRD Kabupaten Blitar yang telah menyelenggarakan rapat paripurna.
Menanggapi dari Pandangan Umum Fraksi PAN, langkah-langkah inovatif dan kreatif guna menggali potensi-potensi pendapatan daerah akan terus ditingkatkan. Hal ini juga menjawab PU Fraksi PKB dan Fraksi Golkar-Demokrat.
Pemerintah Kabupaten Blitar juga mengeluarkan kebijakan mengenai mewajibkan membeli produk UMKM dan usaha mikro (bela beli produk lokal), langkah-langkah penanganan covid dan Kabupaten Blitar mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi yang telah melaksanakan sosialisasi melalui media massa maupun media sosial.
Selanjutnya menanggapi PU Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) untuk segera melaksanakan survey lapangan yang sudah dilakukan pembangunan infrastruktur yang kurang lebih hanya 3 bulan. Permasalahan ketersediaan air untuk pertanian, Pemkab telah memfasilitasi bantuan alat dan mesin pertanian berupa pompa air dan pembuangan embung sumur dangkal.
Untuk PU Fraksi Golkar Demokrat dalam proses perencanaan pembangunan sudah memprioritaskan penanganan covid-19. Selain itu, TAPD juga telah melakukan verifikasi RKA SKPD dan RKA PPKD guna meminimalisir kesalahan dalam penganggaran perubahan APBD TA 2021.
Dari PU PDIP Bupati menyampaikan, bahwa proyek-proyek pembangunan fisik yang memerlukan tenaga pembangunan kerja dan mengurangi pembangunan pabrikan diperhatikan. Pembangunan jalan dan PPU pada desa-desa yang berbatasan dengan daerah Kabupaten atau kota akan terus ditingkatkan.
Terakhir PU dari PKB, Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus mengoptimalkan pencapaian kinerja yang menjadi indikator DIS dengan pemenuhan standar pelayanan minimum.
“Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengalokasikan 8.40% dari DPH untuk penanganan covid-19 dan PPKM darurat. Terkait penerimaan SILPA tahun 2021 akan dievaluasi untuk tahun berikutnya,”jelasnya.
Wakil Ketua ll DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita KD S.Ip usai Rapat Paripurna menjelaskan pada Media,”Jawaban Bupati tadi baik, apalagi ini masih di awal Pemerintah Bupati yang baru, dan kita masih menyelesaikan pekerjaan di pemerintahan yang lalu, Alhamdulilah pendapatan kita naikkan, ini juga ada pembenahan pembenahan dan kita menyesuaikan aturan aturan baru,”tutur Susi.
Susi juga berharap untuk Tahun ini bisa selesai vaksinasi 100 persen agar bisa menekan angka penyebaran Covid-19, karena saat masih tinggi angka kematiannya di Kabupaten Blitar.
“Nanti kalau masyarakatnya sehat tentu ekonomi akan bergairah oleh sebab itu kita kejar Vaksinasi sampai 100 persen sukses di Kabupaten Blitar,”tandasnya.(emi)
