BLITAR, IndonesiaPos – DPRD kota Blitar melakukan rapat gabungan antara Komisi l dan III bersama Dinas Pendidikan, ULP dan Inspektorat, di ruang paripurna gedung DPRD kota Blitar Senin (14/2/2022).
Rapat gabungan tersebut menindak lanjuti adanya laporan Polisi tentang pengadaan sepatu gratis untuk siswa baru di SMPN Blitar yang diduga palsu itu dihadiri unsur pimpinan DPRD.
Usai pertemuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Samsul Hadi mengatakan, pengadaan sepatu yang bermasalah ini nilainya kurang lebih 280 juta rupiah. Sistem pengadaannya dilaksanakan di masing-masing lembaga. Sedangkan pihak Dinas sebelumnya sudah menyerahkan oleh pihak penyedia jasa, dan tidak ada masalah, karena barang yang terkirim sudah memenuhi spesifikasi.
“Kami tidak tahu kalau kemudian setelah sepatu dibagikan kepada siswa, ternyata menuai masalah, ada komplain dari salah satu perusahaan sepatu yang katanya bukan produknya (sepatu merk Gradial. Red ),”ungkap Samsul, kepada Repoter IndonesiaPos.
BACA JUGA :
- Sepatu Merk Gradial Diduga Palsu, Begini Tanggapan Said Nofandi
- Dispendik Kota Blitar Beli Sepatu Diduga Gradial Palsu Mulai Terungkap
Samsul menambahkan, karena masalah sepatu sudah ditangan Polisi, semua persoalan hukum menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), hanya saja pihak Dinas Pendidikan tetap meminta pertanggungjawabkan atas barang yang sudah didistribusikan ke masing-masing siswa kepada penyedia jasa.
“Bagaimanapun itu adalah konsekuensi dari penyedia jasa, kami tidak tahu apakah barang itu palsu atau tidak, karena sudah muncul polemik di masyarakat, maka kami sebagai pihak yang dirugikan, apakah barang yang sudah beredar ini akan di tarik kembali dan diganti, tehnisnya akan dibicarakan dengan pihak rekanan pemenang tender lelang,”ucap Samsul.
Sementara itu, Ketua Komisi I Said Novandi mengungkapkan, paska kejadian dugaan kasus sepatu merk yang diduga palsu, pihaknya menyarankan kepada mitra komisi untuk berhati hati dan selektif agar kejadian ini tidak terulang lagi. Misalnya Dinas meminta kepada penyedia jasa agar melengkapi dengan surat dukungan dari perusahaan.
“Pada proses pengadaan kemarin kan dilakukan oleh masing-masing Sekolah dan nilai pengadaan itu bervariasi antara 14 juta sampai 40 juta per lembaganya, kalau bisa lelang dijadikan satu paket agar tidak pecah pecah, dan ada syarat lain yakni surat dukungan perusahaan, agar semuanya nanti tidak bermasalah,”tegas Said Nofandi. ( Lina)
