Blitar, IndonesiaPos – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar hari Senin (06/07/20) yang dipimpin oleh wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar M Munib membahas Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, Rijanto Bupati Blitar.
Usai memimpin rapat paripurna dewan dengan eksekutif Munib kepada para awak media mengatakan, selain DPRD meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) 2019 Legeslatif juga ingin mendengarkan penyampaian penjelasan pemindah tanganan aset tanah Pemerintah Kabupaten Blitar yang berada di Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun, yang sekarang berpindah kepemilikannya atas nama PT Anisaa yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan atau rumah sakit.
“Hari ini masih penyampaian keterangan dari Bupati Blitar, dan ini masih perlu kita rapatkan lagi dengan fraksi fraksi untuk mengambil kesimpulan DPRD,” kata Munib.
BACA JUGA : Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Panggil Tim Satgas Percepatan Berusaha Bahas Persoalan 2 Investor
Laporan pertanggungjawaban Eksekutif sudah diterima dan masih akan dikaji bersama bagaimana kinerja Eksekutif dalam pengelolaan anggaran tahun 2019, apakah perolehan predikat Wajar Tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemarin itu memang benar benar sesuai dengan yang sebenarnya.
“Pemberian predikat WTP bagi Pemerihtah Kabupaten Blitar masih harus di telaah lagi, hasil koreksi menunggu rekan rekan yang duduk di fraksi DPRD,”jelasnya.
Untuk selanjut masalah WTP sebenarnya terdapat catatan catatan yang harus dipelajari, dan pemberian status WTP itu sendiri memang sesuai fakta dan memang benar benar bagus, dan yang menjadi catatan BPK hendaknya setelah dimasukan dalam penyampaian tanggapan fraksi bila ternyata ada hak yang seharusnya di perlu diperbaiki, maka eksekutif harus memperbaiki sistim penggunaan anggaran tahun 2019.
“Dengan demikian kinerja eksekutif ya harus melakukan pembenahan sistim yang keliru, sehingga tahun anggaran berikutnya LPJ Bupati tidak bermasalah dan bisa diterima,”pungkas Munib (Lina)
