JEMBER, IndonesiaPos
Pemkab Jember melalui bagian umum berencana menyewa sebuah gedung di Jakarta untuk keperluan dinas sebagai gedung perwakilan atau tempat penghubung bagi para pejabat dilingkungan pemkab atau DPRD Jember yang hendak singgah di Jakarta.
Nilai yang dianggarkan sekitar 10 M untuk sewa setahunnya, termasuk renovasi serta perabot meubelernya.
Plt.Kabag Umum N.Hafid Yasin kepada media usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi C DPRD Jember, Selasa siang (16/3) menjelaskan, rencananya tersebut masih dikoordinasikan dengan dewan.
Hafid yang juga mantan Plt Kabag Humas pemkab Jember mengungkapkan, gedung tersebut bersifat sewa dan akan direnovasi sesuai dengan kelayakan hunian bermalam bagi pejabat pemkab Jember yang sedang melakukan perjalan dinas di Jakarta.
” sementara ini, gedung tersebut kita sewa selama setahun. Dan kita lihat progresnya. Sejauh mana efektifitas keberadaan gedung tersebut,”ungkapnya.
Sebab itu lanjut Hafid, ditengah kondisi anggaran Jember yang sangat minim, sekitar 4,5 T dengan kondisi Jember yang masih banyak yang harus dibenahi maka bupati mengambil kebijakan kepada semua OPD yang ada untuk bisa “mengambil” anggaran dari pusat.
” Jadi dipastikan akan banyak pejabat Jember yang sering berkunjung ke Jakarta sesuai program bupati tersebut,”terangnya.
Faktor pertimbangan lainnya adalah efisien anggaran. selama ini sambung Hafid banyak pejabat yang menjalankan tugas ke Jakarta dengan menggunakan anggaran perjalan dinas untuk sewa hotel. Dan itupun menurut Hafid, anggaran yang dikeluarkan sangat besar, disesuaikan dengan posisinya.
Dengan adanya gedung perwakilan Jember tersebut minimal bisa menghemat pengeluaran biaya hunian hotelnya.
” Jika dikalkulasi,Untuk sekali biaya hotel, khusus untuk kepala daerah bisa sampai 10 Juta perjalan , sedangkan wakil kepala daerah sampai 7 juta permalam,”terangnya.
belum lagi untuk eselon ii lanjut Hafid biasanya diatas 2 juta, eselon III 1,2 juta, sedangkan eselon IV kurang lebih Rp.800 ribu. ” Kalau dihitung dalam 1 Tahunnya maka nilainya bisa lebih dari 10 M,” ujarnya.
Sebagai perbandingan lanjut Hafid, untuk tahun 2019 saja pengeluaran perjalanan dinas satu OPD saja sekitar kurang lebih 1,2 M setahunnya.
“Jika dihitung dengan adanya beberapa OPD yang ada di Jember dipastikan ada selisih antara biaya perjalanan dinas khususnya hunian bermalam dengan biaya sewa gedung perwakilan tersebut,”imbuhnya. (uki)
