JAKARTA, IndonesiaPos
Bali Democracy Forum (BDF) ke – 12 yang telah dimulai secara resmi, Kamis (5/12/2019), dirangkaikan dengan sesi Para Menteri Perempuan yang diikuti oleh Indonesia, Kenya, Nambia dan Australia.
Sesi panel itupun mengusung tema utama mengenai “Kepemimpinan Kaum Perempuan, Inklusifitas, Negara Berdemokrasi”.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan, terkait dengan keterlibatan perempuan itu berarti memberikan akses kepada mereka, untuk ikut berkontribusi di masyarakat khususnya pada sektor sosial, ekonomi dan politik.
“Dalam sesi pertama tadi kita bicara masalah “leadership”. Bagaimanapun “leadership” diperlukan untuk memberikan akses pada perempuan untuk ikut berkontribusi, untuk ikut memberikan dukungan kepada perempuan untuk terlibat dalam kegiatan baik dalam politik ekonomi maupun sosial,” ujar Retno Marsudi ketika memberikan keterangan pers, Kamis (5/12/2019), di Nusa Dua, Bali.
Retno menjelaskan, sedangkan dalam menjalankan perannya di masyarakat perempuan memerlukan adanya kemitraan bersama kaum pria termasuk untuk turut mendorong perempuan lainnya berperan aktif dalam lini kehidupan.
“Terus kemudian kita bicara adalah bahwa isu mengenai perempuan bukan saja merupakan isu perempuan. Tapi, itu adalah isu sosial bagi semua.Jadi, bukan perempuan saja, tapi isu masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian, isu tentang kemitraan. Kalau kita bicara mendorong atau memberdayakan perempua, bukan berarti kita hanya bicara pada perempuan. Tapi, juga bicara pada laki-laki dan kita mengajak laki-laki untuk bermitra dengan kita. Untuk memajukan itu kita juga mengajak perempuan untuk mendorong perempuan yang lain,” terangnya.
Sebab menurut Retno, peranan perempuan itu tidak hanya memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat, namun juga dunia secara luas.
“Dari semua data dari empat pembicara tadi, kita lihat bahwa kalau perempuan diberdayakan, maka akan membawa tidak hanya bermanfaat tapi dampak pada keluarga masyarakat, , bangsa dan kalau di tingkat internasional itu sangat besar sekali,” jelas Retno.
Menteri Luar Negeri dan Urusan Perempuan Australia, Marise Payne, mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap inisiatif Indonesia dengan menggelar sesi panel khusus “Para Menlu Perempuan”, yang dinilai memberikan kesempatan bagi para pembicara maupun peserta mengetahui berbagai perspektif tentang peranan perempuan dalam suatu kepemimpinan.
“Mengenai kepemimpinan saya rasa banyak hal yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Satu pesan yang sangat kuat dalam forum hari ini. Khususnya, ketika pada sesi bersama menlu Indonesia, Kenya dan Namibia serta saya dari Australia. Tentunya tadi itu sangat berguna sekali untuk mengetahui berbagai pandangan yang berbeda tentang perspektif kami mengenai kepemimpinan dalam keikutsertaan perempuan dalam kepemimpinan secara khusus,” ungkap Marise Pane dalam sesi jumpa pers.
Wakil Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Hubungan dan Kerja Sama Internasional Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, mengatakan, ketika berbicara mengenai peranan perempuan dalam demokrasi dan inklusifitas, perlu dipastikan pula mengenai dampak yang dihasilkan.
“Ketika kita bicara mengenai demokrasi dan inklusifitas kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada isu pada level representasi. Melainkan, kita harus melihatnya secara holistik mengenai apa dampak yang dihasilkan dari itu. Ketika para perempuan, pemuda dan semua orang terlibat dalam proses demokrasi misalnya mereka memberikan suaranya saat pemilu apa saja hasilnya dan tanggungjawab yang harus dilakukan terkait perbaikan standar hidup masyarakat. Dan, pada saat itulah Anda membutuhkan peranan perempuan ketika mereka terlibat didalamnya,” sebut Netumbo.
Netumbo menegaskan, proses demokrasi yang berlangsung dengan berbagai polemiknya memerlukan peran perempuan, yang dianggap merupakan pemain kunci dalam perdamaian dan demokrasi.
“Hal itupun harus menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa terdapat arti yang sama dalam demokrasi. Kaum perempuan adalah pemain kunci dalam perdamaian dan keamanan dan perempuan memainkan peran besar dalam sektor ekonomi,” ujarnya.
Bali Democracy Forum (BDF) ke – 12 diikuti oleh 90 negara dan 7 organisasi internasional. Setidaknya terdapat 4 sesi panel utama yaitu Panel A, forum khusus pemerintah, Panel B, sesi khusus masyarakat dan media, Panel C, sesi khusus bagi para pemuda dan Panel D sesi khusus forum bisnis.
Di sela-sela pelaksanaan BDF, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, turut menggelar pertemuan bilateral bersama 6 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri dari 6 negara sahabat. Pertemuan bilateral itu digelar dengan fokus pembahasan dan komitmen untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.
BDF sendiri merupakan wadah yang diinisiasi Indonesia, dengan fokus membahas mengenai demokrasi dan berbagai hal terkait didalamnya bersama para perwakilan negara sahabat. (rri*)
