JEMBER, IndonesiaPos
Sejumlah persoalan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dipaparkan pihak eksekutif beberapa waktu lalu dianggap sedikit melenceng dan telah masuk dalam catatan Fraksi PDIP.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Edi Cahyo Purnomo Selasa (10/8). Kepada Media dirinya mengungkapkan, ada beberapa catatan soal rencana kerja yang tidak selaras dengan program Kerja bupati diantaranya, Soal banyaknya strategi kebijakan yang tidak nyambung (tidak mendukung tercapainya misi). Contoh soal pengentasan kemiskinan dan soal investasi.
“Hal ini seharusnya bisa disesuaikan dengan visi misi bupati sehingga mendukung tercapainya misi tersebut sesuai dengan program bupati,”terangnya.
Beberapa persoalan lain yang menjadi catatan adalah Soal strategi dan kebijakan yang tidak menjawab permasalahan yang sudah dipetakan sendiri di oleh pemkab di Bab IV. Contoh soal Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB).
Tidak munculnya strategi kebijakan secara eksplisit soal pertanian (Bab VI) padahal sebagaimana digambarkan di Bab II PDRB (pertumbuhan ekonomi) kita mayoritas disumbang pertanian, perkebunan, perikanan.
Beberapa kebijakan kontradiktif. Contohnya dalam mendorong berbagai pelayanan publik ke arah digital agar lebih cepat dan dekat terapi ada upaya penataan pusat perkantoran pemerintahan. Ini kan tidak tidak perlu, karena kalau sudah digital layanan publik dapat diakses dari banyak tempat, tidak perlu tersentral. Artinya tidak penting dan cenderung pemborosan anggaran. Apalagi kalau yg dimaksud adalah pemindahan kantor Pemkab dan DPRD.
Termasuk masalah Insfrastruktur pemerintah yang masih bersifat konvensional (jalan, jembatan, gedung) belum bicara Insfrastruktur digital/teknologi informasi. Padahal banyak program dan situasi Pandemi yang tidak tahu sampai kapan ini menuntut kesana (teknologi informasi).
“Kami telah mencatat persoalan tersebut dan akan kita bahas dalam pembahasan lanjutan dalam pembahasan RPJMD Jember kedepannya,”pungkasnya.
Pembahasan RPJMD sendiri untuk kabupaten Jember sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang melakukan proses pilkada bersamaan. (kik)
