<

Ganjar-Mahfud Berkomitmen Tancap Gas Libas Korupsi

Presidential candidate and former Central Java governor Ganjar Pranowo (L) picks the number as vice presidential candidate and Indonesia's Chief Security Minister Mahfud MD (R) watches during the drawing of the ballot numbers for the presidential and vice presidential candidates at the General Elections Commission (KPU) office in Jakarta on November 14, 2023. Indonesia's election commission on November 13, announced the candidates for next year's presidential vote when the world's third largest democracy is due to pick a successor to incumbent leader Joko Widodo. (Photo by Adek BERRY / AFP)

JAKARTA, IndonesiaPos

Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen, pada saat menjadi pemimpin Indonesia akan berjuang menegakkan hukum dan melibas pelaku korupsi.

Menurut Mahfud, penegakan hukum kadang kala memihak orang yang mempunyai kekuatan. Pihak yang lemah tidak mendapat perlindungan hukum jika berperkara karena kalah dengan mereka yang memiliki kekuatan.

“Orang mencuri lalu dihajar habis-habisan di tengah jalan, sementara orang korupsi dilindungi. Korupsi tuh banyak loh, kelasnya miliaran (rupiah). Kalau mencuri itu enggak banyak dan kadang karena terpaksa. Orang kuat menyogok dan dibeking pejabat korup agar kasusnya ditutup. Ini bukan rahasia,”ujar Cawapres Mahfud MD, saat berorasi di sela-sela Rapat Akbar Laju Indonesia #GAMA2024, di Mustikasari Convention Hall, Mustikajaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (9/12).

Acara tersebut dihadiri ribuan relawan dari Laju Indonesia, Sahabat Mahfud Muda, Ikatan Keluarga Madura Jawa Barat, Gerpin, dan sejumlah elemen lainnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo akan memperjuangkan penegakan hukum agar berjalan secara adil bagi semua pihak.

“Ganjar-Mahfud hadir untuk memperbaiki itu semua,” katanya.

Mahfud meminta para relawan untuk mengingat gaspol alias tancap gas ketika bertanya soal apa yang akan dilakukan Ganjar-Mahfud jika terpilih.

“Gaspol, gandakan anggaran, anggaran diperbanyak untuk orang orang kelas menengah ke bawah, sikat korupsi, dan perbaiki birokrasi.”tegasnya.

Menurutnya, masyarakat miskin di Indonesia tidak akan pernah bangkit jika korupsi tidak diberangus tuntas.

Setelah korupsi dikikis, pemerintah bisa menghitung berapa yang bisa diberikan untuk rakyat sebagai modal kerja, subsidi listrik, menggratiskan internet, serta menggaji guru dengan layak.

“Proyek-proyek yang hanya dinikmati kelas menengah ke atas kita hentikan. Kita akan membangun dari pinggiran. Ganjar-Mahfud akan gaspol,”terang dia.

Melihat antusiasme dan jengahnya rakyat pada kondisi saat ini, politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka optimitis Ganjar-Mahfud akan memenangkan Pemilu 2024.

Ia menilai duet pasangan tersebut solusi atas semua persoalan yang terjadi. “Alhamdulillah rapat akbar dihadiri langsung oleh Pak Mahfud, tokoh kita yang tegas dan berintegritas. Kita akan berusaha mengerahkan jejaring kita. Kita sosialisasiasikan Ganjar-Mahfud,”ujar Rieke.

Selain sosialisasiasi Ganjar-Mahfud, Rieke memastikan pihaknya juga akan berusaha menyadarkan rakyat agar narasi yang menghancurkan nalar publik terkikis, khususnya soal bantuan dan program untuk rakyat.

“Rakyat sebagai pembayar pajak harus dapat kesejahteraan. Program dari pemerintah itu bukan bantuan dan budi baik penguasa. Memang sudah kewajibannya untuk program rakyat.”tandasnya

Rieke juga mengajak relawan dan pendukungya berkomitmen memberantas korupsi serta memperjuangkan terwujudnya lima bidang kesejahteraan rakyat.

“Terpenuhinya hak konstitusional rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan yang layak dan lima jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik,”urai Rieke. S

elain itu, imbuh Rieke, semua program yang diusung Ganjar-Mahfud akan berbasis pada data yang akurat, yakni data desa presisi. “Jadi semua terukur dan tepat sasaran,”imbuhnya.

 

Tim Reformasi Hukum Kepresidenan Minta Jokowi Tolak Revisi UU MK

 

BERITA TERKINI