BONDOWOSO, IndonesiaPos
Sejumlah guru PGRI di Bondowoso mengancam tidak akan membayar iuran PGRI karena dinilai tak transparan. Bahkan kenaikam iuran 100 persen tersebut dilakukan sepihak, sehingga mereka mengaku tak akan tanda tangan ke bank Jatim. Mereka juga meminta agar Bank Jatim tidak sepihak juga memberikan ijin pemotonyan.
Bahkan sejumlah guru PGRI menengarai iuran tersebut tidak jelas dan cenderung dikorupsi. Apalagi saat ini, ketua PGRI yang baru dan masih belum memperjuangkan kepentingan PGRI menaikkan iuran bulanan hingga 100%.
Atas kejadian ini, kepala Dikbud Bondowoso, Sugiono mengijinkan guru PGRI untuk tidak membayar iuran tersebut.
“Iuran itu keputusan PGRI. Dinas tidak pernah nentukan atau intervensi apa-apa Kalau ada guru yang keberatan dak masalah. Tinggal ajukan lewat PGRI Cabang, sehingga bisa saja tidak harus bayar. Itu kan organisasi profesi. Tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah kesepakatan bersama sebaiknya ya harus tunduk putusan. Jadi kalau ada hal apa saja bicarakan lewat pengurus cabang atau pengurus daerah atau Kabupaten,”katanya.
PGRI Kabupaten Bondowoso mengeluarkan surat keputusan nomor: 101/Kep/JTI/1331/ XXII/2021 tertanggal 12 November 2021 memberlakukan kenaikan iuran mulai tanggal 1 Januari 2022.
Ironisnya, di tengah banyaknya kader PGRI yang mengeluh adanya kenaikan iuran sepihak tersebut muncul laporan penggunaan keuangan khsususnya berkaitan dengan besaran honor pengurus PGRI dengan jumlah yang sangat fenomenal.
“Nalar pikirnya di mana itu, guru makan guru, masak ketika iuran masih sepuluh ribu tapi pengurusnya di honor hingga menghabiskan anggaran Rp. 36.806.250,- dan ini masih kurang dengan dinaikkan lagi iurannya 100 %” tegas Siti Maryam yang mengaku guru SD di Maesan.
Lebih parahya lagi, honor yang diterimakan kepada pengurus PGRI Kabupaten Bodowoso tersebut tidak seimbang dengan dana yang digunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Nanang, guru SD di Kecamatan Tapen yang mengaku sangat prihatin dengan kenaikan iuran anggota PGRI yang menurutnya bukan untuk kesejahteraan anggota, sebaliknya hanya untuk kesejahteraan pengurus.
“Ini coba lihat mas, uang untuk honor pengurus dan rapatnya mencapai tujuh puluh jutaan, sedangkan untuk peningkatan kompetensi guru hanya empat belas jutaan, ini sungguh luar biasa menyakitkan”tegas Nanang.
Menanggapi kegaduhan kenaikan iuran PGRI Bondowoso tersebut, membuat banyak guru di Bondowoso yang selama ini secara sadar atau tidak sadar terdaftar menjadi anggota PGRI menolak keras.
“Kami bersama kawan-kawan lain sudah bersepakat tidak akan menandatangani suart kuasa untuk pemotongan iuaran PGRI yang dilakukan sepihak tersebut” imbuh Nanang.(cw1)
