BONDOWOSO, IndonesiaPos
Setelah viral di media sosial dan berita online terkait pernyataan Sekda bahwa ia bakal meninggalkan sementara masalah Covid 19 dan akan fokus pada sektor pertanian, sejumlah pihak kemudian menyesali pernyataan itu.
Anggota DPRD Jatim Mathur Husairi, pernyataan itu tidak mencerminkan sebagai pejabat negara dan hal itu sangat disayangkan terlontar dari seorang penguasa di birokrasi bondowoso.
“Pernyataan Sekda terkait Covid 19 pada saat menjadi pemateri dalam diskusi daring yang digelar oleh PC PMII Bondowoso tidak mencerminkan sebagai sosok pejabat negara”ujarnya.
Menurut Matur, setelah ia menonton video itu secara utuh, dirinya bisa menyimpulkan bahwa Secara umum, apa yang disampaikan oleh Sekda ia nilai kurang bijak, sebab kasus pandemi yang sedang melanda dunia ini nyata adanya. Sekda tidak boleh meninggalkan mengurus Covid dan lebih fokus pada sektor pertanian maupun membangun ekonomi masyarakat.
“Dia kan seorang sekda, ia seharusnya tahu bagaimana mengatur birokrasi, urusan pertanian biar diurus oleh dinas terkait, masalah ekonomi kerakyatan misalnya, biar diurus oleh dinas terkait, sementara masalah Covid 19 juga tetap dilakukan pengawalan secara serius, semua persoalan itu tetap jalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid 19. Masyarakat harus di edukasi dengan tetap patuh pada protokol kesehatan hingga pandemi ini benar benar tuntas, ” ujarnya.
Ia mengoreksi pernyataan Sekda yang menyebut bahwa imun yang paling kuat adalah iman dan ketaqwaan. “Ia lupa bahwa iman yang kuat itu menguatkan hati, bukan fisik. Imunitas fisik itu bisa dikuatkan dengan ikhtiar yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, menurut saya cara terbaiknya adalah tetap meningkatkan imam dan takwa melalui ibadah dan ikhtiar untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19 adalah mengikuti protokol kesehatan, ” katanya.
Mathur mengatakan bahwa saat ini pemerintah sangat serius menangani Covid 19 hingga ada sekian banyak anggaran dipangkas dan di alihkan untuk menangani Covid 19.
“Jadi ini masalah serius. Bahkan presiden kita membuat perpu sebagai pengganti undang undang dimana dalam perppu ini adalah untuk tangani covid 19. Ingat, akibat covid 19 ini negara mengalami sekitar 1000 triliun. Sumber pendapatan negara tak maksimal, devisa gak masuk, semua berdampak pada kerugian negara. Pemerintah tak main-main. Saya menyesali pernyataan pejabat seperti itu seakan ia telah melakukan pembangkangan. Coba, jika mengaku belum bertemu pasien covid 19, maka apakah ia tidak sadar bahwa di Bondowoso sekarang sudah ada 19 penderita positif. Nah, kalau dia anggap masalah corona ini bukan masalah serius, coret aja anggaran penanganan Covid 19 nya, ” katanya.
Mathur mengingatkan agar sekda tidak sembarangan mengeluarkan statemen sebab hal itu akan menimbulkan keresahan di mata publik.
“Kita kan tidak pernah tahu kan ketika kita berinteraksi sosial dengan masyarakat siapa yang terpapar dan tidak. Maka untuk itu, perlu diperhatikan protokol kesehatan, ” urainya. (Lis)
