JEMBER, IndonesiaPos – Pasca deadlocknya pembahasan antara perwakilan Forum Komunikasi Korban Wartawan Jember (FKKWJ) dan bupati serta forkominda di pendopo Wahya wibawa Graha, Sabtu (22/2/2022) siang, sejumlah rekanan yang tergabung dalam FKKWJ membuat hastag tanda pagar (Tagar) #HARAM HUKUMNYA PILIH BUPATI DAN DPRD YANG TIDAK PRO PEMBAYARAN WASTAFEL#
Tagar yang sempat beredar digroup formasi, salah satu grup rekanan kontraktor Jember tersebut dikirimkan oleh IM, salah satu anggota FKKWJ.
Menurut IM, aksi ini dilakukan oleh sejumlah anggota FKKWJ karena merasa geram dengan sikap bupati Hendy yang “Berbelit-belit” menyangkut persoalan pembayaran wastafel sebesar kurang lebih Rp 28 M bagi pekerjaan yang sudah ber SPJ.
“Menurut informasi yang saya dengar diluaran, ada sekitar Rp.28 M Yang sempat dibahas dalam pembahasan PAPBD 2021 lalu. Namun anggaran tersebut tidak di setujui Dewan karena tidak ada legal standingnya,”ujarnya.
Ini membuat sejumlah keluarga wastafel yang berkecimpung dalam proses pengadaan wastafel tersebut merasa tidak diperjuangkan nasib mereka. “Padahal dampak yang ditimbulkan dari belum terbayarnya wastafel tersebut sungguh luar biasa,”terangnya.
Hampir sebagian besar dari mereka harus menanggung hutang dari pekerjaan tersebut. Sebab mereka lanjut IM membiayai proyek pengadaan tersebut menggunakan uang pribadi.
“Pada saat itu bank milik BUMN ada kebijakan tidak memberikan kredit untuk proyek wastafel tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka yang terpaksa menjauh barang mereka, seperti mobil dan rumah meraka” lanjutnya.
Akibat persoalan ini lanjut IM, jangan salahkan jika korban wastafel bersikap “Mereka menganggap tidak ada perhatian dari bupati maupun DPRD Jember dan menolak memilih mereka dalam pilkada mendatang,”tambahnya.
Jika dikalkulasi menurut IM ada ribuan yang terdampak dari tidak terbayarnya wastafel ini. Dengan estimasi, 400 rekanan punya anak istri orang tua mertua 400x 5 = 2000.
Punya tenaga inti mandor tukang 7×400=2800
Masing 2 mandor tukang punya keluarga inti 5
2800×5=14000
Supplier dan relasi kontraktor 400x 20=8000
” jika dihitung Minimal ada 26.800 orang militan yg diharamkan memilih bupati dan dewan yg tidak mendukung pembayaran wastafel ini” pungkasnya.
Sebelumnya, bupati Hendy sendiri dalam setiap pernyataan kepada rekanan korban wastafel belum berani membayar karena masih menunggu dasar hukum untuk melakukan pembayaran kepada korban wastafel (Kik)
