DEPOK, IndonesiaPos.co.id
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Drg. Hardiono,pagi tadi, Kamis (24/10/19), membuka Acara Survey Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Puskesmas (PKM) Kemirimuka Kota Depok tersebut, dibuka oleh di aula PKM Kemirimuka Lt. 2, Jalan Ciliwung, Margonda Depok.
Survey akreditasi tersebut dilakukan oleh Tim Surveyor Akreditasi Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) RI yang terdiri dari 3 orang, yakni penilaian bidang UKP, UKM dan Admen. Dengan survey tersebut diharapkan PKM Kemirimuka mendapat penilaian standar paripurna dan berdampak pada pengurangan pembiayaan BPJS.
“Mudah-mudahan dapat nilai standar paripurna, kalau sudah paripurna kan artinya semua pelayanannya sudah sempurna, tinggal dipertahankan standar mutunya agar tetap terjaga”, papar Sekda Depok, Kamis (24/10/19) usai membuka acara tersebut.
Menurut Hardiono, jika semua pelayanan kesehatan bisa dilakukan oleh PKM, tentunya akan mengurangi pembiayaan BPJS untuk membayar klinik dan Rumah Sakit. Maka dari itu, dalam melayani orang sakit tidak bisa melayani seenaknya sendiri, harus punya standar, meskipun semua dokter dan perawat sudah punya standar kompetensi tapi dalam melayani masyrakat, ada standar mutunya.
Tolak ukur berhasil dan meningkatnya pelayanan, ujar Sekda, jika angka penyakit berkurang, terutama penyakit kronis tidak meningkat. Mutu pelayanan PKM harus terstandarisasi dan terakreditasi , lantaran itu merupakan layanan dasar pemerintah selain bidang pendidikan.
Kepala UPT PKM Kemirimuka Drg Hilma Handayani menuturkan, standar pelayanan sejak berdiri dan diajukan untuk akreditasi sejak 2016, secara perlahan dicukupin lantaran fasilitasnya bukan hanya gedung tapi juga alat kesehatannya harus tercukupi untuk dilakukan akreditasi.
“Biasanya dilihat dari segi SDM, kemampuan tata kelola ruangan , sesuai prioritas Permenkes no. 75. Jika tidak diakreditasi seakan tidak punya ijin,” terangnya.
Hilma menegaskan, persiapan saat dilakukan survey akreditasi yakni komitmen dengan pegawai dan lintas sektor, sebab kita tidak bisa berdiri sendri, kita bekerja dengan masyarakat, seperti Sekolah, LPM, KUA, Karang Taruna (Katar), FKKS terutama dengan pemegang wilayah yakni Lurah dan Sekcam.
Hilma berharap dapat memberikan yang terbaik, agar hasilnya adalah paripurna. “Kita semua inginnya seperti itu, jika sudah mencapai itu, kita tinggal 3 tahun ke depan mempertahankan. Lebih susah mempertahankan dari pada memulai”, pungkasnya.
Friansyah Ketua Katar Kec Beji menyatakan siap dan sangat mendukung akreditasi Kemenkes, dalam hal itu tim surveyor. Hal itu baginya patut dilakukan, gunanya untuk peningkatan pelayanan Puskesmas.
“Puskesmas kami melayani 2 Kelurahan, yakni Kemirimuka dan Pondok Cina. Dengan akreditasi ini, diharapkan pelayanan rawat inap dapat segera diwujudkan,”pintanya.
Friansyah mengisahkan, sesuai harapan Sekda, peningkatan mutu pelayanan melalui akreditasi untuk memperkecil rekomendasi pasien ke klinik atau rumah sakit. “Jadi bisa penanganan di PKM, tanpa harus dirujuk ke klinik maupun RS”, ujarnya.
Dilihat dari penyakit, ungkapnya, masyarakat di wilayah Kemirimuka dan Pondok Cina punya penyakit ringan yang sering dirujuk, akhirnya jadi suatu pemberatan pembiayaan BPJS.
“Padahal jika bisa dilakukan disini, akan perkecil pembiayaan BPJS, saya mohon segera Puskesmas kami ini bisa layani masyrakat secara keseluruhan,”tegasnya.
Tim Survey Akreditasi dari Kemenkes terdiri dari 3 orang yakni, dr. fajrulrizal MPH, surveyor Bidang UKP, dr. Gitamaya, surveyor Admen dan drg. Tini Suryanti Sugandi M.Kes, surveyor UKM sekaligus Ketua tim surveyor.
Tini memaparkan, tujuan akreditasi adalah meningkatkan Mutu , Kesehatan pasien, Kepuasan pelanggan. Meningkatkan perlindungan bagi SDM kesehatan, masyarakat dan linkungan., PKM sebagai institusi Meningkatkan kinerja PKM dalam pelayanan kesehatan perseorang atau kesehatan masyarakat.
“Tujuan survey yakni, untuk melakukan penilaian berdasarkan standar yang telah ditentukan Permenkes Nomer 75 dan Menyusun rekomendasi standar kesehatan”, tandasnya. (Rik)
