BONDOWOSO, IndonesiaPos
Ketua Komisi II DPRD Bondowoso Andi Hermanto mengaku prihatin, terkait tingginya harga pupuk urea bersubsidi di tingkat pengecer, hingga mencapai Rp400 ribu perkwintal. Ditambah lagi, kata Andi, mandulnya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) yang terlihat tidak ada tindakan dan membiarkan petani menjerit.
“Lebih parah lagi ada oknum Dinas Peertanian yang diduga ikut bermain, dan minta jatah pupuk di masing-masing distributor,”kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. Kamis, (4/2/2021).
Baca Juga : Ahmad Dhafir Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Perampok Pupuk Rakyat
Carut marutnya harga pupuk urea bersubsidi di Bondowoso, dipicu oleh masuknya distributor baru, yang diduga dibawa oleh anggota DPR-RI, sehingga memperburuk harga pupuk bersubsidi, dari harga semula Rp160 ribu kini mencapai Rp400 ribu.
“Petani Bondowoso itu tidak butuh penambahan distributor, tapi butuh pupuk bersubsubsidi dan mudah jangkau oleh petani,”tegasnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD ini minta aparat penegak hukum, untuk menyelidiki kalangkaan pupuk urea bersubsidi di Bondowoso. Sebab, tingginya harga pupuk dipicu oleh dugaan permainan oknum Dinas Pertanian.
“Kasihan petani, terbebani oleh biaya operasional yang tinggi. Makanya saya minta tolong kepada aparat penegak hukum untuk turubn tangan menyelidiki kelangkaan pupuk bersubsidi dilapangan,”imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahamd Dhafir, juga mengaku prihatin terhadap naiknya biaya produksi pertanian akibat carut marutnya pendistribusian pupuk, serta kesalahan alokasi pupuk yang sangat merugikan dan membebani petani.
“KP3 harus turun langsung ke lapangan, jangan hanya duduk dibelakang meja dan menunggu laporan ABS (asal bapak senang), karena ini menyangkut hajat masyarakat Bondowoso. Karena kelangkaan pupuk membuat masyarakat menjerit ditambah lagi tingginya harga pupuk jauh diatas Harga Eceran Teringgi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah,”kata Ketua DPC PKB Bondowoso ini.
