JEMBER, IndonesiaPos – Ketua Fraksi PDIP Jember, Edi Cahyo Purnomo menganggap bupati Hendy tidak tegas kepada pengusaha nakal yang terus melakukan aksi pembangunan sejumlah tambak baru. meski sudah ada himbauan dari pemkab Jember agar tidak membangun tambak baru namun masih saja terjadi.
Padahal dampak dari pembangunan tambak baru tersebut selain menghasilkan limbah yang berpengaruh bagi kelestarian lingkungan, dengan keberadaan tambak tersebut juga mematikan mata pencaharian nelayan lokal yang sering menangkap ikan disepanjang pantai.
” Buat apa ada himbauan kalau pada kenyataannya masih saja banyak pengusaha yang mendirikan tambak secara “ilegal” . Ini yang butuh ketegasan bupati untuk melarang pembangunan tambak baru”ujarnya.
Pasien di RSD dr Koesnadi Bondowoso, “Tak Dapat Pelayanan” Karena Miskin, Viral di Grup WhatsApp
” Kan percuma bupati membuat papan himbauan bagi pengusaha untuk tidak membangun tambak baru jika ternyata dilapangan masih saja mereka mendirikan usaha tambak. Ibaratnya hanya menggugurkan kewajiban kepada masyarakat bahwa seolah-olah telah dihimbau untuk tidak membangun namun kenyataannya tidak berani menindak para pengusaha tersebut,”tambahnya.
“Bupati kalau memang serius menanggapi keluhan nelayan terkait persoalan tambak harus mengeluarkan perintah larangan membangun tambak baru, bukan lagi sebatas hanya teguran. Bupati juga bisa meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menertibkan pengusaha tambak “ilegal” jika pada kenyataannya mereka melanggar aturan regulasi yang ada,”ungkapnya.
Dari informasi yang berhasil dihimpun media dilapangan menyebutkan, kini pembangunan tambak masih saja berjalan. Seperti yang terjadi di desa Kepanjen kecamatan Gumukmas Jember. Meski tim penindasan dari satpol PP kecamatan telah turun kelokasi, namun masih saja mereka tidak bisa berbuat banyak meskipun secara regulasi, sebagian besar dari pengusaha tersebut belum mengantongi ijin yang resmi dari pihak terkait.
Keacuhan para pengusaha atas himbauan pemkab Jember untuk tidak membangun tambak dan terus menjalankan aksinya karena sifatnya masih berupa teguran secara lisan dan tertulis. Belum ada aksi penutupan secara tegas jika ternyata keberadaan bangunan tambak tersebut melanggar aturan.(kik)
