JAKARTA, IndonesiaPos – Indonesia memperoleh tambahan kuota jemaah haji sebanyak 8.000 untuk penyelenggaraan tahun ini.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan penambahan itu sudah masuk dalam sistem e-Hajj atau aplikasi pemvisaan Arab Saudi.
Menanggapi hal tersebut, pengamat haji dan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ade Marfuddin, mewanti-wanti agar pemerintah segera merumuskan kebijakan terkait penyerapan kuota secara maksimal agar kuota tersebut tidak hangus.
“Sebetulnya idealnya 10% untuk menghindari berbagai hal seperti calon jemaah yang belum dapat melunasi dan lainnya. Sekarang, ada penambahan kuota, harus dipastikan ini jangan sampai hangus. Saya dulu menyarankan kuota cadangan itu 2% dari jumlah jemaah haji.,”ujar Ade kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
Ia khawatir, jika tidak dimanfaatkan secara maksimal akan mempengaruhi penilaian pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia.
BACA JUGA :
- Ganjar Kunjungi Jember, Konsolidasi Persiapan Pilpres 2024
- Susi Menangis Saat Ditelepon Tokoh Papua
- Wabup Blitar : Warga Melanggar Bayar Denda, PLN Keliru Cuma Minta Maaf
- KKB Belum Lepas Pilotnya Susi Marah
“Kita selalu minta tambahan kuota. Begitu ditambah, ya jangan sampai enggak sanggup. Jangan sampai kita coreng muka kita di mata Pemerintah Arab Saudi,”tuturnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan penambahan kuota 8.000 jemaah haji jangan sampai menjadi bola liar di masyarakat.
Iapun berharap, Kementerian Agama juga diminta segera mendiskusikan hal itu dengan DPR. Dengan waktu persiapan yang tidak banyak, kerja sama antarpihak dikatakan perlu digencarkan.
“Jadi dalam waktu seminggu ini harus clear 8.000 kuota tambahan ini akan diapakan. Apakah akan menggunakan kuota cadangan juga atau membuka keran baru? Dua skema itu yang paling mungkin dilakukan menurut saya,” kata Ade.
Selain itu, Ade juga meminta Kemenag mendiskusikan hal itu juga dengan asosiasi travel haji. Karena, menurut dia biasanya permintaan tambahan kuota juga sangat diharapkan oleh travel haji.
