<

Indonesia Ingin jadi Penengah Perang Iran-Amerika, Realitiskah?

JAKARTA — IndonesiaPos

Militer Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pernyataan resmi atas operasi militer besar-besar di Iran.

Salah satu poin pidato yang disampaikan oleh Trump yakni tujuan serangan untuk melindungi dan membela rakyat Amerika. Bagi Trump, Amerika harus menumbangkan rezin diktator Iran.

“Beberapa waktu lalu, militer Amerika Serikat memulai operasi tempur besar-besaran di Iran, tujuan kami adalah untuk membela rakyat Amerika. Dengan menghilangkan ancaman langsung dari rezim Iran, sebuah kelompok kejam yang terdiri dari orang-orang yang sangat keras dan mengerikan,” kata Trump.

Selain itu, Trump menuding rezim di Iran tengah mengembangkan program senjata pemusnah massal nuklir. Amerika akan memastikan Iran tidak akan pernah memiliki nuklir.

“Kebijakan Amerika, selalu menyatakan bahwa rezim teroris ini tidak akan pernah memiliki senjata nuklir, saya ulangi lagi. Mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir, setelah serangan itu, kami memperingatkan mereka untuk tidak pernah melanjutkan pengejaran senjata nuklir yang jahat,” kata Trump menegaskan.

Serangan Amerika dan Israel menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di kantornya. Stasiun televisi pemerintah Iran mengumumkan 40 hari masa berkabung dan tujuh hari libur nasional menyusul wafatnya Khamenei.

 

Indonesia Tawarkan Jadi Juru Runding Iran dengan AS-Israel.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah menghubungi langsung Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Menteri Sugiono menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi penengah dalam perang Iran dengan AS-Israel.

Sugiono menegaskan bahwa Indonesia menawarkan diri sebagai upaya untuk meminmalisir dan mendinginkan situasi agar ketegangan mereda. Sugiono mengklaim Abbas memahami posisi Indonesia kendati belum menerima tawaran tersebut.

“Jika kedua belah pihak berkeinginan, ya Bapak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan menawarkan kesiapan kita dan menawarkan diri kita,” kata Menlu Sugiono, Selasa 3 Maret 2026.

 

Syarat Jadi Mediator, Harus di Terima Iran dan AS

Selepas berbuka puasa, Presiden Prabowo menerima mantan presiden dan wakil presiden, ketua umum partai politik dan mantan menlu RI. Presiden Prabowo mengundang dalam acara dialog kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

Presiden Prabowo menyampaikan situasi terkini di Timur Tengah dan dampak perang bagi Indonesia. Presiden Prabowo juga meminta masukan dari para tokoh tersebut.

Pertemuan berlangsung mulai pukul 19. 30 WIB dan selesai pukul 23.14 WIB. Mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda menjelaskan syarat untuk menjadi mediator yaitu harus diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai yakni Iran, Amerika dan Israel.

“Kita tidak membicarakan apakah Indonesia mampu atau tidak, karena itu adalah pemikiran awal. Namun, untuk menjadi mediator harus ada penerimaan dari kedua pihak yang berperang,” kata Hassan usai berdialog dengan Presiden Prabowo.

Hassan yang merupakan Menlu RI periode 2001-2009, mengatakan hingga saat ini belum ada penerimaan dari pihak yang berperang. “Kita belum lihat tanda-tanda itu,” ujarnya.

Iran sendiri belum ingin berdamai dengan Amerika dan Israel apalagi perang tersebut menewaskan Khamenei. Dalam situasi tersebut, rasanya sulit bagi Indonesia untuk menjadi juru damai bagi pihak bertikai.

 

Respon Partai Politik Atas Keinginan Indonesia Jadi Mediator

Beberapa partai politik yang turut dalam dialog kebangsaan seperti

  1. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh,
  2. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
  3. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia,
  4. Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar,
  5. Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf dan Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendukung konsistensi politik luar negeri Indonesia yakni bebas, dan aktif. Keinginan Presiden Prabowo menjadi mediator, dinilai masih dalam koridor konstruktif untuk menghadapi tantangan dengan manuver yang taktis.

“Untuk membangun kesadaran kita bersama bagaimana tantangan yang begitu besar dihadapi bangsa ini, membutuhkan langkah-langkah, kebijakan. Bukan dengan kontekstual cara berpikir yang liner semata-mata tapi juga mengambil beberapa manuver taktis dan strategis, artinya bagaimana penegasan hubungan diplomasi itu terus tetap terjaga dengan para pihak,” kata Surya Paloh.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (Tengah) memberikan keterangan pers usai dialog kebangsaan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Februari 2026. Turut hadir dalam keterangan pers (kiri-kanan) Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil mendukung apapun langkah Presiden Prabowo demi kepentingan nasional. Upaya untuk menghentikan perang agar dampak perang bisa diminimalisir.

“Prinsipnya adalah kami dari parpol sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga kesiapan-kesiapan langkah untuk mengantisipasi. Ini semuanya kita lakukan bagaimana mendorong agar kejadian di global bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” kata Bahlil.

Adapun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan Indonesia harus bersiap diri untuk menghadapi perang. Indonesia harus mengantisipasi dampak perang demi kepentingan nasional.

“Dengan situasi perang, kita harus bersiap diri. Insyaallah dengan kondisi kita, kita akan antisipasi pangan kita, energi kita, persatuan dan kesatuan kita, optimis,” kata Muhaimin.

 

Indonesia Jadi Mediator ‘Tidak Realistis’

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Prof Heru Susetyo menilai rencana Indonesia jadi mediator perang Iran dengan AS-Israel, tidak realistis. Menurutnya Indonesia tidak memiliki posisi tawar yang kuat dihadapan Amerika.

Indonesia selama ini memiliki hubungan yang baik dengan Trump. Namun menurut Heru, itu tidak cukup untuk ‘melunakkan’ Amerika menghentikan perang.

“Menurut saya kurang realistis karena posisi kita lemah, kita tidak punya kekuatan bargaining power yang kuat di hadapan Amerika. Di hadapan Iran kita cukup kuat sebagai anggota gerakan non blok, OKI, Wakil Komandan ISF,” kata Heru kepada rri.co.id, Kamis 5 Maret 2026.

Selain itu, keberadaan Indonesia di Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace (BoP) dianggap sebagai posisi yang tidak netral. Indonesia dianggap menjadi bagian yang tidak terlepas dari Amerika.

“Jadi gimana bisa kita netral, kita sudah bagian dari mereka, kalau menjadi mediator posisinya harus kuat ya. Kuat di mata kedua belah pihak dan sama-sama netral, kita sudah diposisikan tidak netral,” katanya.

Oleh sebab itu, jika Indonesia ingin menjadi mediator maka Indonesia harus keluar dari keanggotaan BoP. Dalam keanggotaan BoP, Indonesia dianggap tidak dalam posisi setara termasuk dalam penentuan tarif impor.

“Lebih baik kita mengurungkan keikutsertaan di BoP agar lebih netral, kita lebih gagah, kita lebih punya posisi yang lebih baik. Bagaimana akita bisa jadi mediator kalau negara yang gabung di BoP menyerang Iran,” ujarnya menegaskan.

 

Hentikan Perang Sekarang Juga!

Perang antara Iran dengan AS-Israel belum menemukan ada tanda-tanda berakhir. AS dan Iran saling serang dengan kekuatan penuh dengan dampak kerusakan parah.

Iran juga menyerang pangkalan militer Amerika di sejumlah negara teluk seperti Bahrain, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Serangan Iran ke negara tetangga memicu reaksi keras dan dikhawatirkan perang meluas.

Heru meminta agar Trump menghentikan perang dan menghormati kedaulatan Iran sebagai sebuah negara berdaulat. Trump tidak perlu mencampuri urusan negara lain karena sebelumnya Trump menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

“Amerika tidak usah ikut campur, tidak usah memusuhi negara orang, tidak usah memusuhi Venezuela. Tidak usah merusuhi Kolombia, Greenland dan sebagainya,” ujarnya menegaskan.

Ia juga meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat menjalankan tugasnya untuk menghentikan dan mencegah perang. Termasuk reformasi ditubuh PBB agar seolah tidak dikendalikan oleh Amerika.

Adapun Menlu RI Sugiono meminta agar segera kembali ke meja perundingan dan hormati kedaulatan negara lain. Seruan itu disampaikan Menlu Sugiono saat berkomunikasi Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

“Kami menyampaikan juga sikap Indonesia, bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah terhadap kedaulatan wilayah suatu negara,kembali ke meja perundingan” kata Menlu Sugiono.

 

Ketegasan Indonesia Terhadap Pelanggaran Hukum Internasional

 

 

BERITA TERKINI

IndonesiaPos