<

Jack Centre Desak DPRD Bondowoso Segera Bentuk Pansus Honor TP2D

BONDOWOSO, IndonesiaPos

Desakan permintaan pembentukan pansus pencairan honor TP2D  kepada DPRD terus menggelinding, setelah sebelumnya anggota Fraksi PDI Perjuangan Andi Hermanto meminta pimpinan DPRD bentuk pansus.

Kini, Direktur LSM Jack Centre Agus Sugiarto, juga mendesak DPRD segera bentun pansus pencairan honor TP2D, karena dianggap, payung hukum pencairan honor itu tidak jelas.

“Sesuai dengan amanah UU 23 dan Permendagri 120 atas perubahan UU 80, maka hasil fasilitasi Gubernur kepada Bupati Bondowoso wajib di laksanakan,”kata Agus Sugiarto. Rabu, (26/1/2022).

Menurutnya,hasil fasilitasi Gubernur tersebut sabagai dasar dan landasan untuk melegalkan seluruh aktifitas, kegiatan dan anggaran untuk TP2D.

“Faktanya, Bupati justru tidak menjalankan amanah Gubernur, bahkan ironisnya Bupati memberi petunjuk kepada Bagian AP untuk mencairkan honor TP2D, ini yang kami tidak habis pikir mas…?,”kata Agus dengan nada heran.

Kendati demikian, Agus mengiyakan jika Bupati itu merasa benar, dan itu pasti ada konsekwensi yang harus ditanggungoleh Bupati.

“Bupati berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Karena ini berkaitan dengan aturan yang harus ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali,”tegasnya.

Untuk itu, Agus minta kepada ketua DPRD Bondowoso untuk segera membentuk pansus perihal realisasi honor TP2D. Kemudian DPRD diminta segera mengambil langkah strategis  untuk memberikan merekomindasi yang tegas kepada Bupati.

“Jika DPRD tidak segera membentuk pansus,  maka DPRD dianggap tidak punya harga diri oleh Bupati. Sebagai bukti, Bupati tak pernah menggubris saran dan masukan dari DPRD,”ungkapnya.

Selain itu, ia meminta kepada Komisi I untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Baperjakat terkait mutasi yang sampai saat ini perbup masih juga belum jelas. Ini soal produk hukum yang di jalankan atau di laksanakan pemangku kebjiakan.

“Jadi kami berharap DPRD Bondowoso harus lebih agresif ketika melihat ketidak benaran kesewenang weangan yang dilakukan oleh eksekutif apa lagi yg menyangkut soal kebijakan yang salah kaprah.  Jangan kayak krupuk yang keanginan,”imbuhnya.

BERITA TERKINI