JEMBER, IndonesiaPos – Rombongan PanJa LHP DPRD Kabupaten Salatiga Jawa Tengah, hari ini Rabu 15 Juli 2020 berkunjung ke kantor DPRD Jember untuk belajar tentang buruknya pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember. Mereka justru sengaja berkunjung ke Jember karena predikat DISCLAIMER oleh BPK kepada Pemkab Jember. Sebelumnya, mereka berkunjung ke Banyuwangi untuk mengetahui dan belajar tentang keberhasilan Banyuwangi mendapatkan predikat WTP sampai delapan kali.
Kepada IndonesiaPost, Bagas, Ketua Panja DPRD Salatiga ketika ditemui saat makan siang di Warung Kembang Ajung menyampaikan “Kami kesini untuk ngangsu kaweruh terkait pengelolaan keuangan daerah. Kemarin kami juga dari Banyuwangi. Kami kepingin tahu kenapa Jember bisa mendapat Disclaimer” ujarnya
“Sala Tiga itu kan kota kecil Jember itukan wilayahnya besar, saya yakin Jember mempunyai kompleksitas pengelolaan asetnya juga tinggi, kami pengen belajar dari situ,” kata Bagas
Sementara, Nyoman Aribowo politisi PAN selesai menemui rombongan dari Jawa Tengah tersebut menyampaikan ;
“Pada saat penyambutan tadi, kami sampaikan bahwa, memang belajar sesuatu itu harus belajar pada yang baik untuk ditiru, dan belajar yang tidak baik untuk dihindari. Dan ternyata mereka niatnya memang seperti itu. Mereka sudah ke Banyuwangi untuk melihat Laporan LHP yang penilainnya WTP dan sudah delapan kali berturut-turut. Kemudian mereka ke Jember dalam rangka mempelajari kesalahan, atau keburukan jember ini karena apa. Sehingga mereka akan mendesign pemerintahannya biar tidak terjadi seperti di Jember. Yang dalam sejarah, baru pertama kali di Jember LHP BPK nya Disclaimer. Dibawahnya tidak wajar” ujarnya.
“Sama dalam kehidupan kita, orang yang baik untuk kita tiru, orang yang jelek untuk kita hindari, jangan melakukan hal seperti itu, karena akibatnya seperti ini.” ujar politisi PAN yang juga dikenal sebagai motivator.
“Tadi juga saya jelaskan kenapa kami seperti ini, faktor utamanya tata kelola pemerintahan kita. Kaitannya dengan SOTK, Tupoksi, mutasi pejabat yang melanggar sistem merit. Nah kekacauan ini yang menyebabkan akhirnya tata kelola pemerintahan bermasalah, didalamnya juga tata kelola keuangannya bermasalah. Dan sumber utamanya otomatis kepemimpinan” sambungnya.
“Artinya, Jember menjadi Laboratorium Keburukan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata kelola Keuangan, sehingga daerah lain ingin dengan melihat jember, mereka bisa antisipasi untuk tidak melakukan hal yang terjadi di Jember” tegasnya.
“Sebelumnya, kami juga pernah menerima kunjungan dari DPRD Sidoarjo. Kaitannya juga tentang hasil Disclaimer. Dulu zaman Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Sidoarjo pernah mendapatkan Disclaimer hanya karena satu kasus pungutan jasa pungut di Dispenda dengan nilai 4,5 Miliar yang berakhir dengan dipenjaranya Bupati “ pungkasnya.(Kus)
