JAKARTA — IndonesiaPos
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan lebih dari satu juta orang di Jalur Gaza masih sangat membutuhkan bantuan tempat tinggal. Jumlah tersebut setara dengan sekitar separuh dari total populasi, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan.
Kantor Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB menjelaskan bahwa kebutuhan tempat tinggal tersebut masih sangat mendesak. Hal ini terjadi meskipun ribuan tenda serta ratusan ribu terpal dan perlengkapan lainnya telah disalurkan, dilansir dari Xinhua, Sabtu (3/1/2026).
Kondisi musim dingin yang keras semakin memperburuk situasi di Jalur Gaza. Ratusan ribu warga Palestina terpaksa bertahan di tenda-tenda darurat yang rusak akibat hujan, angin kencang, dan gelombang air laut.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyebutkan bahwa penyaluran bantuan terus difokuskan pada keluarga-keluarga paling rentan. Mereka merupakan kelompok yang terdampak langsung oleh cuaca ekstrem dan keterbatasan tempat tinggal.
Selain masalah hunian, tantangan serius juga muncul dalam pengelolaan limbah padat. Mitra-mitra PBB yang bekerja di sektor air, sanitasi, dan kebersihan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan limbah.
Kesenjangan antara jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dan yang terus menumpuk semakin melebar. Kesulitan menjangkau tempat pembuangan akhir, kerusakan infrastruktur, serta kekurangan bahan bakar menjadi hambatan utama dalam penanganan limbah.
Meski menghadapi berbagai kendala, tim-tim yang didukung Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) tetap beroperasi di Gaza. Sejak gencatan senjata, mereka mampu mengangkut sekitar 1.000 ton limbah padat setiap bulan demi melindungi kesehatan dan kesejahteraan.
Program Pembangunan PBB (UNDP) menilai pengelolaan limbah padat sebagai salah satu layanan yang paling terdampak di Gaza. Hanya sedikit lokasi pembuangan sementara yang masih dapat diakses dan beroperasi.
Kondisi ini meningkatkan risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, Komite Antar-Lembaga Tetap (Inter-Agency Standing Committee) mengeluarkan pernyataan bersama.
Komite yang terdiri dari badan-badan PBB dan mitranya mendesak Israel untuk meninjau kembali rencana pelarangan terhadap banyak organisasi non-pemerintah internasional. Mereka menegaskan organisasi-organisasi tersebut berperan penting dalam operasi kemanusiaan.
PBB menegaskan bahwa organisasi-organisasi tersebut memiliki peran penting dalam operasi kemanusiaan. Peran mereka dianggap tak tergantikan di wilayah Palestina yang diduduki.
