BONDOWOSO, IndnesiaPos.co.id
Ketua Dewan Pengurus Daerah ( DPD) Jaka Jatim, Jamharir dan pemerhati Kebijakan publik, Subhan SH,MH mengaku meragukan kemampuan sekda Saifullah dalam memimpin birokasi serta menata anggaran pada APBD 2020. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu hasil kerja Sekda ketika memutasi pejabat serta ada beberapa kebijakan dan pernyataan Sekda di depan publik yang tidak mencerminkan sebagai seorang birokrat tulen.
Menurut Subhan, pihaknya telah menerima beberapa laporan yang berisi keluhan dari beberapa ASN bahwa dalam beberapa kali memimpin rapat maupun pertemuan, Sekda hanya banyak membahas perihal Ubudiyah yang seharusnya hal itu merupakan porsi seorang ulama atau kyai. Selain itu, dalam beberapa kesempatan sekda tak jarang selalu mengulang kata kata pedas yang membuat banyak orang tidak simpati semisal mengeluarkan ancaman pemecatan dan menjadikan staf ASN dengan berbagai catatan.
“Seorang birokrat itu utamanya sekda itu harus mampu ketika ia berada di depan harus bisa memimpin, ketika ia berada di tengah harus bisa mengayomi dan ketika ia di belakang harus bisa mendorong. Namun saya tidak melihat itu ada. Malah, polemik dan kegaduhan di dalam birokrasi itu justru tidak kondusif,”katanya.
Beda hal nya dengan Jamharir, kata dia, Sekda Saifullah selama ini tidak pernah menjadi tim anggaran ketika dia menjadi pejabat ASN di Pemkab Situbondo. Pengalaman sebagai tim anggaran tentu menjadi salah satu modal utama seorang sekda ketika mengelola anggaran.
“Saya ragu ya, saat ini dia juga secara otomatis menjadi ketua Tim anggaran. Ini hanya keraguan saya namun semoga saja salah. Tak hanya ini, kebijakan dan pernyataan Sekda di depan publik kurang mencerminkan sosok seorang sekda,”tegasnya.
Dalam kacamata Jamharir, pelantikan dan mutasi pejabat kemarin yang dikomando sekda Saifullah adalah salah satu bentuk nyata kinerja sekda. Ada jabatan ganda pada sekcam Wringin. Ada pula pejabat yang memiliki catatan merah dari inspektorat justru mendapat posisi strategis. “Anehnya, Bupati justru mengamini hal ini sebab keputusan terakhir kan ada di tangan bupati. Jika bupati cermat, tentu hal ini tidak akan terjadi. Maka saya kawatir mutasi ini tidak melalui mekanisme dan proses yang benar,” ujarnya. (lis)
