JAKARTA – IndonesiaPos
Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, menjelaskan upaya pemerintah menstabilkan harga beras nasional melalui pemangkasan rantai distribusi.
Langkah tersebut dilakukan agar harga beras di pasar rakyat dapat lebih terkendali. Sebab, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Aturan ini mengatur distribusi beras dari produsen langsung ke Badan Usaha Milik Negara pangan.
Menurutnya, distribusi beras kini diarahkan langsung ke BUMN pangan seperti ID Food dan Bulog. Selanjutnya, beras tersebut disalurkan langsung ke pasar-pasar rakyat.
“Dengan memutus rantai pasok yang terlalu panjang, harga beras diharapkan menjadi lebih stabil. Pemerintah menilai skema ini mampu menekan potensi kenaikan harga di tingkat konsumen,”katanya.
Menurutnya, pemerintah berharap, dengan memutus rantainya, sehingga harganya itu bisa lebih stabil. “Kalau yang tadi kita cek di pasar ini khususnya, ternyata karena di-supply oleh Bulog langsung, jadi harganya alhamdulillah stabil,” ujarnya saat meninjau harga dan pasokan bahan pokok di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat, Senin, 9 Februari 2026.
Dyah menegaskan, kebijakan ini masih tergolong baru dan akan terus dievaluasi. Pemerintah membuka ruang evaluasi bersama untuk memastikan implementasi berjalan optimal.
Dyah menyebut, jika ditemukan wilayah yang masih mengalami kendala harga, pemerintah berkomitmen melakukan penelusuran. Solusi terbaik akan disiapkan agar stabilitas harga beras dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyampaikan hasil pemantauan di Pasar Cisalak menunjukkan kenaikan harga tertinggi memang terjadi pada cabai rawit merah. Meski demikian, ia memastikan stok pangan masih tersedia dan komoditas lain relatif stabil.
“Tadi beliau melihat disini harga masih cenderung stabil, kenaikan hanya tertinggi itu terjadi di cabai rawit merah. Kemudian telur naik seribu perak, yang lain-lain tergolong relatif masih stabil dan harga minyak kita masih sesuai HET dan stoknya juga tersedia,” ujarnya.
Chandra menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan terus memantau harga dan pasokan di pasar tradisional. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan.
Kemendag Belum Dilibatkan, Terkait Banyaknya Rokok Ilegal Tanpa Merek
