BLITAR-IndonesiaPos
Menjelang menghadapi new normal, masih menunggu kebijakan Menteri Dalam Negeri RI, namun masih Indonesia harus menjalan kehidupan baru yang normal di tengah pandemic virus corona (Covid -19), khususnya untuk Kota Blitar.
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim saat menghadiri acara peringatan hari lahirnya Pancasila ke 75 di makam Bung Karno, usai melaksanakan Doa dan tabur bunga, kepada IndonesiaPos mengatakan, rencana akan diberlakukannya New Normal, masih perlu banyak pertimbangan dan tehnik pengawasan pelaksanaannya di lapangan.
“Nanti akan dimulainya roda perekonomian seperti pertokoan, pasar modern maupun juga pasar tradisional juga akan dimulai kembali, dan anak anak masuk sekolah tahun ajaran baru yang direncanakan di buka pada tanggal 15 Juni mendatang,”kata Syahrul Alim.
Meski demikian, Syahrul juga meminta kepada Wali Kota Blitar agar menginventarisasi permasalahan persoalan yang akan menjadi masalah ketika membuka New Normalife.
“Kita tidak ingin terjadi Pandemi Corona ke dua, ketika membuka New Normalife, sehingga tidak terjadi kluster baru yang diluar dugaan,terutama dilingkugan sekolah maupun pondok pesantren (Ponpes), dan yang terpenting bagaimana responsif masyarakat siap berdisiplin ketika New Normal berjalan untuk mengikuti protocol kesehatan,” Kata Syahrul.
Dikatakan Syahrul Alim ,terhdap persiapan New Normal di Kota Blitar dirasa sudah cukup baik, namun demikian masih ada beberapa hal yang terkait dengan adanya surat edaran Mendagri, bagaimana nanti mulai aktif masuk anak anak sekolah, Ponpes dan jam buka restaurant, Café serta toko toko swalayan yang menurut nya masih terjadi kontradiktif dengan situasi, yaitu pemerintah memberlakukan pembatasan jam buka yang menurut nya belum pas.
“Ketika arahannya adalah phyisikal distancing dan sosial distancing, maka untuk membatasi jam buka restoran, Swalayan, Café ini yang sangat kontrakdiktif, mestinya bukan pembatasan jam buka, namun bagaimana pemerintah mengatur pembatasan keluar masuknya dan kapasitas tempat pengunjung di sarana tersebut agar bisa diatur sesuai standart protokoler covid 19,”Ungkap nya .
Terkait dengan akan di bukanya kembali lembaga pendidikan, politisi Fraksi PDI Perjuangan yang juga seorang dokter ini meminta untuk ditunda. Syahrul secara pribadi pihaknya kurang sependapat dengan akan di aktifkannya anak anak masuk sekolah, dan harus dimusyarawarkan terlebih dahulu dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
“Nampaknya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) masih keberatan bila lembaga pendidikan ini segera di buka,namun rekomendasi dari IDAI nampaknya masih belum siap dan minta agar rencana masuk sekolah di tangguhkan terlebih dahulu, ini mengingat bagaimana anak anak bisa menjaga diri menjaga standart protokoler, cuci tangan dan pakai masker jika tidak bisa tertib maka akan jadi persoalan juga, mungkin ini yang harus diperhatikan,”Pungkas Syahrul . ( Lina)
