JEMBER – IndonesiaPos
Persoalan adanya dugaan permainan di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pertanian (DTPHP) kabupaten Jember semakin menguat. Hal ini berkaitan dengan program Optimalisasi Lahan (Oplah) pertanian bantuan dari pemerintah pusat.
Ketua komisi B, Candra Ary Fianto kepada media mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pemanggilan ulang untuk dengar pendapat dengan pihak DTPHP .
“Rencananya hari Senin (9/2/2026) akan kita agendakan pertemuan dengan sejumlah pihak termasuk dinas pertanian terkait program Oplah yang disinyalir bermasalah,”terangnya.
Namun karena ada agenda lain, pertemuan dengan pihak-pihak tersebut diundur.”kita akan segera mengagendakan dengar pendapat dengan dinas pertanian terkait persoalan Oplah,”tambahnya.
“Selama ini selalu saja pihak pertanian terlihat seperti menghindar terutama saat disinggung masalah Oplah,”jelasnya.
Hal ini menjadi pertanyaan bagi dirinya, mengapa selalu terlihat menghindar, ada apa sebenarnya dengan program Oplah di dinas pertanian Jember.
Rencana undangan untuk dimintai klarifikasi terkait program Oplah ke dua kalinya akan dilakukan mengingat pihak DTPHP sendiri tidak hadir saat dengar pendapat dengan pelapor dari masyarakat terkait transparansi program Oplah beberapa waktu lalu.
Sementara itu kepala dinas DTPHP Jember M.Djamil saat diinformaikan terkait sikap Dinas pertanian yang berusaha menghindar dalam menangani persoalan Oplah dengan ringan menjawab. “Mosok,”jawabnya.
Bahkan saat ditanya ketidakhadiran dinas pertanian saat dengar pendapat dengan komisi B beberapa waktu lalu menjawab dengan nada heran “Oalah,”jawabnya singkat.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Amburadulnya Program Oplah mendapat keluhan dari Haryanto, Warga Banjarsari. Dirinya minta Dewan Untuk Segera Mengagendakan Hearing.
Dalam laporannya, ia ingin mengetahui Dokumen ;
Mekanisme Pencairan dana bantuan.
Rincian Anggaran Biaya (RAB) program.
Laporan Keuangan/Realisasi 107 Kelompok Tani penerima program.
Yang disinyalir tidak sesuai dengan juklak juknis yang ada.
Hal ini dilakukan karena mereka menduga ada sejumlah persoalan dalam proses kegiatan proyek Oplah. Namun sayangnya Pihak dinas DTPHP sendiri hingga kini terkesan menutup informasi terkait keberadaan program ini. Meski sudah mengirim surat kepada dinas terkait masalah transparansi keterbukaan publik terkait persoalan ini, ternyata pihak dinas tetap tidak bergeming. Hal ini memicu kecurigaan masyarakat, apa yang disembunyikan pihak dinas?
Bahkan ada sejumlah proyek yang disinyalir dikerjakan tidak tepat sasaran dan dugaan Mark up (kik)
Amburadulnya Program OPLAH, Warga Banjarsari Minta Segera Hearing Dengan DPRD
