BONDOWOSO, IndonesiaPos
Beredar wacana pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bondowoso akan ditunda, yang semula dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober, akan ditunda hingga 15 Nopember 2021 mendatang.
Wacana itu ditanggapi serius oleh Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Krisna. Menurutnya, penundaan Pilkades serentak sangat berdampak kepada para bakal calon Kepala Desa. Sebab, ia memastikan biaya kosnya akan bertambah, apalagi ditengah situasi pendemi ini.
“Saya berharap pilkades di laksanakan sesuai jadwal awal yakni 20 Oktober 2021. Tapi jika Pemkab merencanakan penundaan, saya harap rencana itu final, kasihan para bakal calon kades yang sudah banyak mengeluarkan biaya,”ujar ketua DPD Golkar Kabupaten Bondowoso ini.
Menurutnya, jika pilkades itu belum final sebaiknya di rekalkulasi dan di godok lagi secara komprehensip, sehingga tidak ada penundaan untuk ke dua kalinya. “Sekali menunda maka itu adalah yang pertama dan terahir,”terang Ady Kresna. Senin (23/08/2021).
Selain itu, Pemkab harus melakukan sosialisasi dan bimtek terhadap panitia, semua komponen pelaksana dan penanggung jawab pilkades, mulai tingkat desa hingga kabupaten.
Panitia Kabupaten harus punya persepsi yang sama tentang aturan, mikanisme, persyaratan pilkades. jangan sampai terjadi mis persepsi yang memicu dis informasi di tingkat bawah,”tegasnya.
Satu lagi, menurut dia, honor panitia segera di naikkan, minimal setara dengan honor panitia pada pilkades tahun 2019. “Pemerintah harus menghitung tingkat resiko bagi panitia pilkades di masa pandemi covid 19,” imbuhnya.
Politisi Golkar yang akrab disapa Krisna ini menambahkan, apa sebab wacana penundaan tersebut harus di jelaskan sehingga tidak menjadi persepsi yang macam-macam.
“Percuma ditunda kalau honor panitia tidak dinaikkan, kasihan honor panitia hanya Rp.250, menurut saya honor panitia minimal 500 ribu. karena Pilkades pada tahun 2019 sudah 500 ribu.”pungkasnya.
