JAKARTA, IndoneiaPos – Legislator Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyebut minat perempuan untuk terjun ke dunia politik semakin minim.
Alasan Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat menerapkan aturan pembulatan desimal di bawah 30% untuk keterwakilan politik perempuan di Pemilu 2024 mendatang.
“Banyak orang-orang yang kita rayu dari pihak perempuan itu tidak mau jadi caleg. Jadi nggak gampang,” katanya, Jumat (5/5/2023).
Guspardi mengklaim hampir semua partai politik menglami kesulitan untuk memenuhi kuota minimal 30% saat mengajukan daftar bakal calon legsilatif (bacaleg). Saat membahas beleid pembulatan ke bawah itu, Guspardi menegaskan bahwa DPR RI tidak mendiskriminasi perempuan. Selain itu, pembulatan ke bawah juga didasarkan oleh budaya timur.
“Bagaimana pun sebagai orang timur, fitrah dia sebagai ibu dari anak, istri dari seorang suami, enggak bisa itu dihilangkan begitu saja,” terang Guspardi.
BACA JUGA :
- KPK Klaim Lukas Enembe Sehat, Pihak Keluarga Minta Bukti
- Erick Thohir Berpeluang Dampingi Ganjar Pranowo
- Presiden Jokowi Cek Jalan Rusak di Lampung Naik Mobil
Aturan soal pembulatan desimal ke bawah keterwakilan perempuan termaktub dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10/2023.
Pembulatan ke bawah dilakukan jika dalam hal penghitungan 30% jumlah bacaleg perempuan di setiap daerah pemilihan atau dapil menghasilkan pecahan kurang dari 50 di belakang koma.
“Artinya, sebuah dapil yang memperebutkan empat kursi keterwakilan perempuannya adalah 1,2 jika dikali 30%.
Namun karena ada pembulatan ke bawah, maka keterwakilan perempuan dalam dapil tersebut menjadi satu saja,”katanya.
Padahal dalam PKPU sebelumnya yang berlaku untuk Pemilu 2019, pembulatan pecahan desimal dilakukan ke atas.
Sebelumnya, anggota KPU RI Idham Holik menegaskan bahwa rumusan pembulatan ke bawah sudah dikonsultasikan dengan DPR dan telah melalui uji publik maupun focus group discussion.
Pembulatan ke bawah, lanjutnya, merupakan standar dan kaidah dalam matematika
