JAKARTA, IndonesiaPos
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kamis, (28/01/2021).
Kunjungan kerja tersebut, juga digelar pertemuan antara Tim Komisi VI beserta perwakilan dari Kementerian BUMN, direksi Perum Bulog, serta direksi PT. Rajawali Nasional Indonesia (Persero).
Nampak hadir, Sonny T. Danaparamita, Rieke Diah Pitaloka, Marwan Jafar, I Nyoman Parta, Trifena Tinal, Hj. Melani Leimena Suharli, Hj. Nevi Zuarina, Daeng Muhammad, serta Ir. HM. Idris Leina.
Sonny T. Danaparamita mengatakan, kunjungan ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus guna memastikan ketersediaan pangan kita dalam masa pandemi ini.
Dari paparan tadi, kata Sonny, dapat dilihat bagaimana kesiapan Bulog dalam menghadapi situasi saat ini. Meski demikian, berbagai aspek yang telah dipersiapkan, diantaranya kemungkinan puncak panen yang akan terjadi bulan Maret-April (Maju sebulan dari tahun sebulannya).
“Adanya harga dibawah HPP, hingga kemungkinan adanya gangguan yang diakibatkan oleh La-Nina. Persiapan tentang produksi dan ketersediaan kebutuhan pangan kita tadi juga disampaikan oleh direksi PT. Rajwali Nasional Indonesia,”ujar politisi PDI Perjuangan asal Jatim III ini.
Berbagai masukan dan catatanpun secara langsung telah disampaikan oleh para politisi senayan yang hadir di komplek pergudangan Bulog Purwasari 2 setelah direksi dari Bulog dan PT. Rajawali Nasional Indonesia menyampaikan paparannya.
“Menurut saya, usulan dan masukan tentang perlunya segera dibentuk Badan Pangan Nasional, sinergitas BUMN klaster pangan, termasuk bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan di republik ini adalah isu-isu yang akan kita tindak lanjuti dalam rapat kerja dengan menteri. Disitulah pentingnya roadmap dari BUMN beserta seluruh perusahaan plat merah yang ada,”kata Sonny.
“Yang jelas, kami tidak mau lagi melihat ada tumpukan beras impor yang sudah berada di gudang lebih dari 3 tahun seperti yang kita lihat hari ini. Kami juga tidak tega mendengar Bulog yang harus mengeluarkan biaya milyaran bahkan hingga triliunan rupiah hanya untuk biaya menyimpan beras dan membayar bunga bank,”pungkas anggota fraksi PDI Perjuangan ini. (dedy)