JAKARTA – IndonesiaPos
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024. Salah satunya yakni pembagian bantuan sosial (bansos).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut pihaknya telah membuat kajian peluang korupsi dan politik uang dalam Pemilu 2024.
Bansos dinilai salah satu fasilitas pemerintah yang bisa dipolitisasi. Untuk mencegahnya, pembagian bantuan wajib memakai data valid.
“Sesuai dengan rekomendasi KPK, bahwa bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir,” kata Ghufron di KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (7/2/2024)
Ghufron juga meminta pemerintah tidak mengubah bentuk bansos yang berupa uang. Duit yang diberikan ke masyarakat harus melalui pos, bukan politikus, maupun peserta pemilu.
“Bansos bukan berupa barang, tapi, berupa uang, dan uangnya harus disalurkan melalui kantor pos atau bank. Hal ini bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran, dan efisien dalam proses distribusinya,” tegas Ghufron.
KPK juga mengingatkan seluruh pejabat untuk meneguhkan kejujuran selama pesta demokrasi berlangsung. Penyelenggara diharapkan tidak memihak ke salah satu kubu.
“KPK juga mengingatkan kepada seluruh insan KPK, ASN dan segenap aparatur negara untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan menghindari sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu peserta pemilu. Sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian aparatur negara kepada bangsa dan negara,”imbuhnya.
