JAKARTA, Indonesiapos
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menemukan 958 kasus gratifikasi di daerah. Korupsi paling banyak ditemukan pada gratifikasi dan penyuapan itu paling banyak sekitar 65 persen atau 958 kasus baru terjadi.
Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan, kasus gratifikasi di daerah adalah terkait pengadaan barang dan jasa sebanyak 324 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 57 kasus, tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejumlah 57 kasus, pungutan atau pemerasan sebanyak 28 kasus, perizinan mencapai 25 kasus, serta merintangi proses KPK sejumlah 13 kasus.
“Total keseluruhan kasus korupsi yang ditemukan KPK di daerah mencapai 1.462 kasus,”kata Nawawi Pomolango.
Dia meminta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menindaklanjuti apakah kasus korupsi tersebut masuk dalam tiga kluster korupsi akibat perumusan izin, pengadaan barang dan jasa, atau urusan penempatan dan promosi jabatan.
“Saya minta kawan yang bertugas di APIP (bahwa) tiga ini dipegang teguh dan dikendalikan. Jangan cuma (memberi) paraf, tapi tolong ini dalam rangka buat mereka tadi,”tegas Nawawi. Senin, (4/12/2023)
Selain itu, dengan kinerja APIP menindaklanjuti kasus-kasus korupsi di daerah, menurut Nawawi, para kepala daerah sadar bahwa inspektorat daerah dapat dipercaya dan berintegritas.
Dia berharap peran APIP sangat penting, yaitu sebagai pengendali kualitas, menjamin pemerintahan berjalan efektif dan efisien, serta sebagai konsultan bagi pemerintah daerah.
Sehingga APIP diharapkan dapat berperan di empat tahapan yang berpotensi korupsi.
“Pertama, perencanaan, ada risiko fraud (kolusi dan nepotisme) dalam tahap perencanaan program,” katanya. Kedua, tahap pengesahan program juga ada risiko kolusi dan nepotisme. Ketiga, risiko korupsi dalam pengelolaan program terjadi dalam tahap implementasi. “Keempat, tahap evaluasi atau audit ada risiko terjadinya korupsi audit program,”ujarnya.
KPK Geledah Rumah Dinas Kajari Bondowoso Temukan Catatan Aliran Uang
