BANYUWANGI, IndonesiaPos
Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Banyuwangi berrsama sejumlah anggotanya mendatangi Kantor Camat Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi untuk bertemu dengan Sigit Harijanto. Jumat (03/09/2021)
Ketua LAN Banyuwangi, Hadi, mempertanyakan Sigit Harijanto sebagai Camat Tegaldlimo yang terkesan tidak mengindahkan Instruksi Presiden Tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di duga Camat Tegaldlimo melakukan melawan negara
“Perpres atau Intruksi Presiden, itu harus dilakasanakan oleh seorang Camat, karena Camat adalah bawahan presiden, bila bapak tidak menjalankan instruksi presiden maka kami bapak melawan hukum,”geramnya
BACA JUGA :
Camat Tegaldlimo “Tak Mendukung” PBN, LAN Banyuwangi Siap Beraksi
Dia menambahkan, struktural dan anggota LAN Banyuwangi tidak di gaji oleh Negara, semua anggota yang tergabung mulai dari mahasiswa, Sopir, Buruh Dan Aktivis Lainnya. “Anggota kami ribuan pak, kami tidak di bayar negara” terangnya.
Di tempat yang sama Camat Tegaldlimo, Sigit Harijanto, menjelaskan, Kades Tegaldlimo telah menghadap dirinya terkait rencana kegiatan dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk kegiatan penyuluhan Narkoba.
Kemudian mengecek ADD desa tersebut ternyata tidak ada masalah, tapi pada tanggal 8 ada dua desa salah satunya Di desa Wringinpitu yang ternyata ada perbedaan yang sangat berbeda jauh sehingga kegiatan penyuluhan tersebut di batalkan
“Setelah melihat dua RAB jauh berbeda di Tegaldlimo pesertanya ditulis 50, di Wringinpitu tidak di tulis,”terang Camat.
Menurutnya, hal ini harus meluruskan RAB terlebih dahulu, sosialisasi narkoba ini adalah pelaksana desa tapi bila RAB desa ini berbeda-beda nanti muaranya ke camat.
“Jadi intinya kalau memang RAB ini masing-masing desa berbeda – beda, sing soro (yang susah) aku pak, sosialisasi Narkoba pelaksana desa itu pak,”ucapnya.
Terkait dugaan dirinya melakukan melawan hukum, Camat menyerahkan masalah ini ke atasanya, bila dianggap melawan negara, Camat siap menerima hukuman tersebut.
“Kalau pimpinan menganggap saya melawan negara, kan ada sanksinya, saya harus menerima sanksi itu, ini kan resiko pejabat pak, sudahlah, “kata camat lagi.
Tidak hanya di situ saja, langkah tersebut menurut dia sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada demi keamanan keuangan ADD di desanya. (Ari Bagus Pranata)
