JAKARTA – IndonesiaPos
Ratusan demonstran menggelar aksi bertajuk “Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai” di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (25/8).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penangkapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon serta pembatalan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Dalam siaran pers yang diunggah oleh Aliansi Rakyat Bergerak di akun Instagram @gejayamemanggil, aksi ini menyuarakan sembilan tuntutan utama.
Ribuan peserta memenuhi kawasan depan dan belakang Gerbang Pintu Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI.
Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain transparansi gaji anggota DPR, pembatalan kebijakan pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR, serta pembatalan rencana kenaikan gaji para wakil rakyat.
Sejak siang, polisi mulai menggunakan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa aksi.
Beberapa kericuhan terjadi, dengan beberapa demonstran dan wartawan mengalami kekerasan dari pihak kepolisian.
Meskipun ada upaya pembubaran, aksi demonstrasi tetap berlangsung hingga sore hari, dan ketegangan antara massa aksi dan polisi masih berlanjut hingga lewat pukul 18.00 WIB.
Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain meminta DPR dibubarkan, meminta proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dihentikan dan tangkap Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait penyangkalan terhadap tragedi pemerkosaan massal 1998
“Tolak RUU Anti-Pemerasan di KUHP. Meminta transparansi gaji anggota DPR dan batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR,” bunyi seruan Aliansi Rakyat Bergerak.
Selain itu, massa menuntut agar pemerintah dan DPR serius menangani persoalan biaya pendidikan yang kian mahal. Menurut mereka, mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta telah membuat akses pendidikan semakin sulit dijangkau masyarakat.
“Pendidikan kita hari ini dikapitalisasi. Setiap pendidikan dikapitalisasi, negara ini lama-lama bukan lagi di tangan kita, tapi di tangan para penguasa dan pengusaha,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Ditambah lagi soal isu pendidikan, sehingga para mahasiswa juga menyuarakan kritik terkait penguasaan aset negara oleh kalangan pengusaha, yang dinilai menggerus kedaulatan rakyat.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR menghormati hak warga negara untuk berdemonstrasi. Ia juga mengungkapkan bahwa para anggota dewan akan melakukan introspeksi dan mempertimbangkan tuntutan yang disampaikan oleh massa.
“Pada dasarnya, kami menghormati hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Kami akan menerima aspirasi yang disampaikan kepada DPR RI dan melakukan introspeksi lebih dalam,” kata Dasco.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika sebagian massa berusaha membakar ban bekas. Namun, situasi cepat diredam setelah mahasiswa lain dan aparat kepolisian melerai. Bahkan, mahasiswa juga sempat memblokir Jalan Gatot Subroto sehingga arus lalu lintas tersendat.
Massa aksi juga membawa spanduk besar bertuliskan “Indonesia Sold Out” berwarna putih-merah, serta mengibarkan bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera bergambar karakter One Piece.
Spanduk dan simbol-simbol itu mereka bentangkan tepat di depan gerbang Gedung DPR RI sebagai bentuk penegasan tuntutan mereka.
