JAKARTA, IndonesiaPos
Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyinggung soal rencana Pemerintah melakukan penataan dan pengaturan ulang tentang pengamanan laut dalam negeri. Hal ini disampaikannya ketika berkunjung ke Kantor Bakamla RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019), kemarin
Mahfud mengatakan penyederhanaan dibutuhkan karena kondisi pengamanan laut sekarang dinilai tumpang tindih, inefisiensi, dan ada dugaan-dugaan koruptif.
“Menindaklanjuti instruksi Presiden atau perintah Presiden agar Kemenko Polhukam bersama Kemenko Kemaritiman dan Investasi, institusi terkait melakukan penataan dan pengaturan ulang tentang pengamanan di laut,” ucap Mahfud dalam keterangan persnya usai bertemu para Pejabat Bakamla RI dan Pejabat pengamanan laut lainnya di Kantor Bakamla.
“Karena selama ini ada yang redundant, tumpang tindih kemudian juga ada infesien dan mungkin juga ada dugaan dugaan koruptif dan sebagainya sehingga perlu penyederhanaan,” tambahnya melanjutkan.
Dalam kunjungannya itu, Mahfud menerima presentasi dari Bakamla soal gambaran pengamanan laut Indonesia. Dia pun optimis perubahan bisa dilakukan, menurutnya yang dibutuhkan tinggal mempercepat kemauan saja.
“Nah saya melihat hari ini ke sini sesudah saya melihat, mendengarkan presentasi dan penjelasan dan menangkap semangat yang tumbuh di sini, saya menjadi optimis. Insya Allah di masa depan pengamanan dan keamanan kelautan terlaksana dengan jauh lebih baik tinggal kemauan sekarang ini dipercepat,” tuturnya.
Baca juga : Pemerintah RI Kirim Surat Protes Keras ke China, Karena Kapal Terobos Natuna
Setelah
mendapatkan daftar inventarisasi masalah pengamanan laut dari Bakamla, Mahfud
berencana melakukan pertemuan dengan seluruh instansi yang terkait dengan
pengamanan laut. Hal itu guna merumuskan bersama ketentuan maupun mekanisme
baru dalam pengamanan laut.
“Kita akan segera bertemu secara gabungan untuk merumuskan ketentuan
ketentuan atau mekanisme baru di dalam pengamanan laut kita,” ucapnya.
Dia pun menegaskan, percepatan perubahan di sektor pengamanan laut telah dua
kali menjadi sorotan Presiden dalam rapat kabinet. Dalam rapat tersebut dia
menceritakan Presiden selalu meminta penataan keamanan di laut Indoesia.
“Itu tadi saya optimis yang menanggapi ini saya datang kesini karena
menanggapi bukan hanya persoalan yang terakhir, persoalan persoalan lama banyak
masalah kan. Lalu Presiden ‘coba itu ditata secepatnya’ gitu. Ya itu aja dan
kita sudah tahu daftar masalahnya kan sudah masuk juga,” tutupnya.
