FOTO : KH Imam Tahir
BONDOWOSO, IndonesiaPos – Pasca pelantikan dua pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso beberapa waktu lalu. Mendapat kritikan pedas dari Imam Tahir, mantan juru kampanye pasangan Salwa-Irwan (Sabar) pada pemilihan kepala daerah tahun 2019 lalu.
Ia menilai, pelantikan dan penempatan pejabat tidak profesional, karena tidak sesuai dengan besic kompetensinya, sehingga pelantikan itu dianggap asal-asalan.
“Saya sangat prihatin dengan penataan birokrasi Pemkab Bondowoso, yang sekilas dapat kita lihat dengan jelas, seperti Dinas Kesehatan yang melayani kepentingan masyarakat. Seharusnya Bupati itu tidak mem-PLT-kan atau mem-PJ-kan kepada siapapun yang bukan ahlinya. Karena Dinas di situ membutuhkan keahlian khusus,”kata Imam Tahir, kepada wartawan. Selasa, (1/11/2022).
BACA JUGA :
Bupati Salwa Arifin Lantik Dua Pejabat Eselon II Tertutup, Ada Apa?
Sementara seorang dokter dijadikan Staf Ahli yang notabene pejabat disitu hanya bertugas untuk tidur atau istirahat dari pekerjaan dan kesibukan divinitif.
“Logika yang dibangun oleh Bupati ini apa?, kok tidak jelas, dan cenderung meleset perhitungannya,”tegasnya.
Menurutnya, kalau Bupati berniat mau melayani masyarakat, maka hal-hal yang bersifat urgen terhadap kebutuhan masyarakat dan harus lebih di prioritaskan dengan pejabat yang ahli dibidangnya, agar kebijakan yang insidentiil dapat tertangani. Justru yang terjadi dinas yang penting di PLT-kan.
BACA JUGA :
Ganjar dan Yenny Disebut Pasangan Capres Miliki Elektabilitas Tertinggi
“Ini kan pola pemerintahan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dalam konteks pelayanan masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Jadi, saya pikir Bupati harus merenung kembali terkait apa yang dilakukan. Karena dampak yang dilakukan oleh Bupati sangat merugikan kepada kepentingan publik,”ujar mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Bondowoso.
Imam Tahir minta Bupati untuk merenungkan kembali kabijakannya dalam menata birokrasi agar profesional. Sebab, menurut Imam Tahir yang kerap disapa Kiya Hoo ini menganggab kebijakan bupati itu aneh, karena seorang dokter ditempatkan di staf ahli bagian hukum dan Politik.
BACA JUGA :
KPK Larang Bupati dan 6 Orang Pejabat Pemkab Bangkalan ke Luar Negeri
“Seharusnya untuk memberikan jabatan itu yang linier dengan kapasitasnya. Nah ini sama sekali tidak linier dan ternyata di tempat di staf ahli. Ya pasti saja kinerjanya tidak sesuai dengan kemampuannya, dan tinggal tunggu kehancuran dan kerusakannya,”tegasnya.
Imam Tahir menambahkan, jika Dinas Kesehatan tidak dipimpin oleh orang yang ahli dibidang itu nanti akan berbahaya bagi kepentingan masyarakat, dan berbahaya pula bagi yang menjabat.
“Sebetulnya sejak awal saya berharap kepada Sekda yang baru itu akan lebih baik dalam penataan birokrasi, tapi malah lebih tidak karu-karuan. Dan saya juga minta DPRD menggunakan pungsi pengawasanya agar Bondowoso ini betul-betul menjadi Kabupaten yang melayani masyarakat, bukan justru pejabatnya yang minta dilayani oleh masyarakat,”imbuhnya.
