Mohammad Sholeh, LSM MINA BAHARI
JEMBER, IndonesiaPos
Pengadaan 55 ribu pelampung bagi nelayan yang belum dibagikan dan kini masih menumpuk di aula sekolah di kawasan Jalan Trunojoyo Jember dengan gambar logo bupati dan wakil bupati Jember mengarah pada indikasi markup pengadaannya. Dari kalkulasi data sementara ternyata jumlahnya 8 kali lipat dari Jumlah nelayan yang ada di kabupaten Jember.
Dari informasi yang diperoleh media melalui data kategori pekerjaan masyarakat Jember menyebutkan bahwa jumlah masyarakat dengan berpenghasilan sebagai nelayan sekitar kurang lebih 5312 orang. Sedangkan untuk kategori buruh nelayan sekitar 794 orang
Jumlah yang hampir sama juga terjadi dalam pendataan penerima asuransi BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan yang di klaim bupati telah diberikan kepada kurang lebih 5.459 orang meski akhirnya dibantah oleh pihak BPJS ketenagakerjaan karena belum ada data yang diberikan pihak pemkab Jember.
Menyikapi persoalan ini, Moch Sholeh Ketua LSM Mina Bahari Jember, salah satu LSM yang aktif dibidang kelautan menyatakan bahwa, dalam pengadaan 55 ribu pelampung tersebut sudah overstok atau markup sebab menurutnya jumlah nelayan Jember secara realita tidak sampai segitu.
” Untuk kategori jumlah pastinya khusus nelayan selalu dinamis, mengikuti musim menangkap Ikan, “ungkapnya. Rabu, (13/5/2020)
Namun yang jelas kisaran pastinya, kurang lebih hanya 6 ribu nelayan. Angka itu berdasarkan kategorinya.
” Ada kategori nelayan sampan , sekoci, jukung, sampan jaring dan beberapa jenis lainnya, “ungkapnya.
Untuk sampan biasanya diisi oleh 15 sampai 25 abk, untuk sekoci biasanya diisi oleh 5 sampai 8 orang, untuk sampan jaring biasanya diisi oleh 3 sampai 5 orang. Sedangkan untuk jukung di isi 2 orang. Dan jumlah perahu dari berbagai jenis globalnya sekitar 2365 jenis perahu dan alat tangkap lainnya
Jika ternyata diadakan hingga 55 ribu pelampung menurut Sholeh maka patut dipertanyakan buat apa., ” Dari pengadaan yang overstok ini maka ada dugaan memainkan jumlah riil nelayan dengan jumlah pengadaan pelampungnya, “ujarnya.
Tujuannya ada dugaan permainan bupati dalam upaya untuk kepentingan politik. ” Bisa jadi sisa markup pelampung untuk kampanye atau permainan politik,”tegasnya,
Namun yang jelas dirinya berencana melaporkan pihak-pihak terkait dalam markup pelampung Ini ke pihak APH. ” Akan kita siapkan data dan kita laporkan ke semua pihak terkait, “imbuhnya. (Why)
