BLITAR, IndonesiaPos
Menanggapi keluhan masyarakat Blitar selatan, Sekertaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, terkait kelangkaan air saat musim kemarau yang ini menurutnya tidak bisa ditunda tunda lagi penanganan.
Sebagai wakil rakyat meminta Pemerintah Kabupaten Blitar segera merespon.
Terkait banyaknya keluhan itu, DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat dengar pendapat dengan Bappeda Kabupaten Blitar Suwandito, dan forum Rakyat Blitar selatan (FRBS). Acara tersebut dipimpin oleh ketua Komisi III, Panoto.
“Selama ini kami tahu upaya Bupati dengan dinas terkait kelangkaan air sehingga di droping air besar besaran ke Blitar Selatan. Namun menurut kami langkah tersebut masih kurang efektif dibanding ketika Pemerintah ini memberikan solusi yang baik, dengan menambah jaringan membuat sumur bor di banyak titik, dengan memetakan lokasi dengan baik titik titik mana yang ada sumber airnya,sehingga ini akan lebih bagus dalam jangka panjangnya,”kata Panoto.
Sedangkan masalah lainya, yakni pembangunan insfrastruktur pendidikan dan juga masalah layanan bidang kesehatan, untuk selanjutnya, kata Panoto terutama masalah fasilitas kesehatan, pihaknya menyadari apalagi saat ini bahwa puskesmas belum memiliki fasilitas rawat inap ini akan sangat penting juga.
Menurutnya, problem besar bagi masyarakat ini terus berjalan yang mana aksesnya jauh dari pada layanan kesehatan dari rumah sakit. Sehingga wajar kalau masyarakat Blitar wilayah selatan menghendaki adanya fasilitas kesehatan yang memadai. Disamping itu juga terkait permasalahan air bersih, ini satu sisi memang sangat dilematis, tetapi konsekwensi pemerintah yang harus berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya.
“Sebetulnya, persoalan Blitar selatan sangat komplek, maka harus ada yang menjadi pembangunan skala prioritas, pembicaraan antara legeslatif bersama eksekutif, telah sepakat menangani masalah air bersih, inilah,”jelasnya.
Sementara itu, M.Sutarto, mengungkapkan, persoalan yang menurut warga Blitar selatan memang sangat memprihatinkan, terkait persoalan pembangunan infrastruktur layanan pendidikan jenjang Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SMA) yang masih sangat minim, dan yang paling domain adalah sulitnya mendapatkan sarana air bersih terutama ketika musim kemarau.
Menurut dia, Blitar Selatan secara geografis dan demografis memang memiliki kultur tanah yang sangat berbeda dibanding dengan Blitar bagian utara yang tanah nya relative subur, sedang Blitar selatan dengan tanah perbukitan kapur sangat sulit mencari air bersih. Agar tidak terjadi kesenjangan yang berkepanjangan antara dua wilayah Blitar selatan Blitar utara, pihaknya minta agar hal ini segera mendapatkan penanganan yang serius.
“Kami perwakilan masyarakat Blitar selatan mengadukan nasib ribuan warga masyarakat kepada Komisi III DPRD Kabupaten Blitar melakukan audiensi dengan Kumpulan Rakyat Blitar Selatan (KRBS), kesenjangan pembangunan fisik maupun non fisik yang ada diwilayah Blitar Selatan,”ungkap Sutarto.
Sutarto menambahkan, permasalahan yang dihadapi, minimnya pembangunan sarana pendidikan di jenjang lanjutan atas, selain berpengaruh pada potensi anak anak untuk memilih tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang diatasnya dan lebih memilih bekerja di ladang membantu orang tua atau ke luar negeri jadi TKI karena orang tua tidak sanggup membiayai anaknya.
“Karena sekolah lanjutan atas ini sangat jauh jarak tempuhnya hingga puluhan kilo, kami orang tua sangat berat setiap hari minim untuk pembiayaan anak sekolah saja harus menyiapkan uang 30 sampai 50 ribu, ini masih baru urusan anak sekolah belum kebutuhan yang lainya,termasuk kebutuhan air bersihpun kami juga harus beli,”imbuh Sutarto (Lina)