JAKARTA, IndonesiaPos
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan selaku selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mahfud MD menegaskan, menjaga wilayah perbatasan negara adalah tugas seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi amanat konstitusi.
Hal itu disampaikan Mahfud saat bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, melalukan rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11/2021).
“Seluruh wilayah perbatasan negara harus kita amankan, kita pertahankan dan kita bangun dalam rangka terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, termasuk wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna, ” ujar Menko Polhukam dalam siaran persnya. Kamis (25/11/2021).
Mahfud mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara. Untuk itu, diperlukan sinergisitas antara Kementerian/Lembaga, terkait mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan.
“Nawacita Presiden untuk menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari perbatasan telah menjadi pedoman bagi kita selaku aparatur pemerintah, dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang mencakup pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara, menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah. Sehingga, isu ancaman terhadap kedaulatan NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol.
“Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa. Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut, namun demikian, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut,” jelasnya.
Lebih jauh, Ia menambahkan, kepentingan Indonesia mencakup keutuhan wilayah, stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi.
Ia menegaskan, kepentingan keutuhan wilayah terkait kekhawatiran atas klaim nine dash line di Laut China selatan, menyentuh klaim Indonesia di wilayah yurisdiksi yang saat ini sedang proses perundingan dengan Vietnam.
“Dimana konflik tersebut dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia di Laut Natuna Utara dan kawasan, sementara kepentingan ekonomi Indonesia menyangkut hak berdaulat atas sumberdaya alam di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen,” sebutnya.
Untuk itu Mahfud menekankan, perlu diwaspadai adanya ancaman kejahatan transnasional yang berpotensi masuk melalui perbatasan negara, serta ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat negara di wilayah yurisdiksi Indonesia.
“Pengendalian keamanan mutlak dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara melalui peningkatan patroli pengaman laut terpadu dan penguatan kerjasama antar negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan laut dan Kawasan,” ujar Mahfud.
