<

Menteri BUMN Minta Pengusaha Setor Nama Pekerja Penerima BLT

JAKARTA, IndonesiaPos

Menteri BUMN Erick Thohir sekaligus Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir  meminta para pengusaha membantu pemerintah melakukan validasi nomor rekening bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang menjadi calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa subsidi upah.

Tujuannya, agar penyaluran bisa diberikan lebih cepat dan tepat sasaran langsung ke pekerja. Hal ini disampaikannya kepada Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani ketika mengadakan rapat bersama di Kementerian BUMN.

“Kepada Kadin, tolong bantu juga validasi, karena ini untuk karyawan kita semua, juga yang memang sangat membutuhkan,” ujar Erick saat konferensi pers virtual, Rabu (2/9/2020).

Selain itu, Erick juga meminta agar pekerja yang belum memiliki nomor rekening namun pantas menjadi calon penerima agar dapat segera memiliki nomor rekening yang valid. Dengan begitu, pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta dan masih terdaftar aktif menjadi peserta BP Jamsostek (dulu BPJS Ketenagakerjaan) bisa segera mendapat subsidi upah dari pemerintah.

“Yang tidak punya rekening, ini mohon maaf harus punya rekening dulu begitu, dan ini bagian kita menjaga transparansinya itu,” katanya.

Pada program subsidi upah, pemerintah memberikan dana sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan. Pencairannya diberikan dalam dua tahap, masing-masing Rp1,2 juta per penerima per pencairan.

Tahap pencairan pertama sudah dilakukan pada akhir Agustus lalu, namun baru ke 2,5 juta penerima. Rencananya, pencairan tahap pertama gelombang selanjutnya akan dilakukan pada minggu ini ke 3 juta penerima

Sementara pencairan tahap kedua akan dilakukan lagi pada akhir Oktober atau awal November. Target ini lebih cepat dari asumsi awal pada November-Desember 2020.

Secara total, pemerintah akan memberikan subsidi upah ke 15,7 juta penerima. Sementara dari nominal, pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp37,8 triliun.

Dari total target 15,7 juta penerima, pemerintah setidaknya sudah mengantongi data dan nomor rekening dari 13,8 juta calon penerima. Seluruh data itu terus divalidasi oleh BP Jamsostek untuk kemudian diteruskan ke bank penyalur dana, yaitu Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) lalu ke rekening penerima.

“Alhamdulillah, kita sudah punya 14 juta nomor rekening, ini langsung ke individunya. Dari 14 juta ini, sekitar 11 juta sudah clear, sudah valid, jadi kami yakin di pertengahan September, angka 13,8 juta itu bisa terlewatkan karena sudah ada 14 juta nomor rekening,” jelasnya.

BERITA TERKINI