JEMBER, IndonesiaPos
Belum dimulainya sejumlah kegiatan terutama di beberapa Organisasi Peranglat Daerah (OPD) tehnis hingga memasuki akhir bulan September 2023 dikhawatirkan berdampak pada jadwal penyelesaian pekerjaan.
Informasi yang berhasil dihimpun media menyebutkan serapan kegiatan di kabupaten Jember Menjelang pengesahan perubahan APBD 2023 masih di bawah 40%.
Untuk mengindari silpa, pelaksanaan kegiatan dengan anggaran PAPBD yang kini sedang di godok di DPRD Jember akan dikebut pengerjaannya.
Agus Tono, senior di Forum masyarakat Jasa Konstruksi (FORMASi) Jember menjelaskan, Ada kesalahan dalam tahapan baku kegiatan
“Seharusnya ada pedoman saat meluncurkan program sejak gagasan .kesepakatan.perencanaan dan sebagainya sampai pelaksanaan harusnya digunakan waktu yg cukup,”terangnya.
Terutama saat ada pegeseran-pergeseran harus menyesuaikan lapangan ataupun cuaca. Jika tidak lanjut Agus Tono, maka dikhawatirkan tidak tersedianya waktu yang cukup dalam penyelesaiannya.
“Ketika pedoman syarat waktu diabaikan banyak masalah yang muncul dan sulit di carikan solusi,”ujarnya.
“Kuncinya ada di sekda, selaku pelaksana regulasi kebijakan bupati. Jika sudah dijalankan oleh sekda dan dilegitimasi oleh dewan, maka tinggal menjalankan kegiatan, ” sambungya.
Diketahui, sesuai Kebutuhan di belanja P APBD 2023 sendiri menurut A.Halim wakil ketua DPRD Jember, anggaran untuk KPU dan bawaslu 40 % 58,6 , gaji Asn kekurangan 10,6 M, gaji P3K kurang 65 M, gaji non Asn 27 M, instif PAUD 4 M, DAU kelurahan 3 M,BPJS dan BPJS kes 400 jt. Jadi Totalnya 177,8 M
Yg harus di penuhi.
kekurangan tersebut Diambilkan dari pos pengurangan semua kegiatan OPD. Namun Halim tidak merinci berapa global jumlah anggaran riil APBD Jember 2023 (kik)
