PAMEKASAN, IndonesiaPos
Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) melakukan diskusi penentuan Break Event Poin (BEP) tembakau pada tahun 2023.
Diskusi ini melibatkan para masyarakat petani tembakau yang ada di Madura, Jawa Timur, bertujuan untuk meminimalisir polemik pada penentuan BEP tembakau tahun ini.
Seketaris P4TM Abdul Aziz menjelaskan, harga pada tembakau Madura kali ini terendah jika dibanding di harga tembakau daerah lainnya di luar Madura. Seperti halnya di Kabupaten Bondowoso untuk harga tembakau terendah Rp55.000, di Lombok berkisaran Rp60.000 ke atas. Sementara di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 yang lalu harganya berkisar Rp 60.000,- ke bawah.
“Seharusnya harga tembakau Madura yang memiliki khas tersendiri, sudah mempunyai rasa tersendiri, aromanya yang beda seharusnya harganya sudah menjadi tolak ukur di banding dengan tembakau lain,”ujarnya.
Dengan begitu, kata Aziz, para petani tembakau tidak harus dibeli dengan harga mahal. Tapi, dibeli dengan wajar yang dapat memberikan keuntungan bagi petani tembakau. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pihak pemerintah untuk menjadi mediator, agar petani tidak salah sangka, karena adanya BEP itu dianggap menjadi penyebab harga tembakau rendah, padahal, biaya yang dikeluarkan oleh petani sangat tinggi, mulai dari biaya pengolahan,tanam, dan produksi. Barulah muncul Harga Pokok Produksi (HPP).
“Kami mengetahui muncul BEP itu pada saat menghadiri undangan di Pendopo Bupati. pada saat itu permintaan kami tidak didengarkan. Padahal, kami sudah memberi masukan, tapi tidak mendapat solusinya yang terbaik untuk petan, dan tidak ada solusinya, meski ada pertemuan. Mestinya BEP itu dibicarakan bersama. Sehingga tidak muncul lagi anggapan adanya harga tembakau sawah dan tembakau gunung. Sedangkan harganya rata-rata sekitar Rp45.000,”tegasnya.
Dengan demikian, perlu ada mediasi dari pihak pemerintah sebagai penyambung lidah petani, karena dari tahun ketahun petani selalu dirugikan.
Menurutnya, penentuan harga itu harus disepakati bersama dengan pengusaha, bahwa sebenarnya yang dirubah itu bukan BEP-nya, namun penentuan harga.
“Semisal, harga tembakau gunung Rp70.000, tembakau tegal Rp=60.000 dan tembakau sawah Rp 50.000. sehingga, petani tembakau derajatnya terangkat,”imbuhnya.
Sementara itu, seorang petani tembakau Abdul Wahed dari Desa montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan mengaku jika dirinya saat ini menanam tembakau seluar 8 hektare, dan sebanyak 150.000 pohon.
Dia memprediksi hasil produksinya berkisar 9,6 ton, dia berharap hasil produksi tembakaunya nanti dihargai yang layak, dan dikotak-kotakkan antara tanah sawah, tanah tegal dan gunung. Sebab perbedaanya tidak seberapa.
“Kami tidak terima dengan pemetaan BEP itu, yang seakan-akan petani yang menanam di lahan sawah tidak dihargai,”ujarnya.
Wahed mengungkapkan, tahun 2023 harga Rp43.000, padahal tahun 2022 kemarin laku sebesar Rp50.000. sehingga petani mendapat keuntungan sebesar Rp8 juta per hektar, itupun masih rugi.
tetapi itu kita masih mengalami kerugian, dan tembakau sawah kita menghendaki harga Rp55.000,
Kami berharap kepada pemerintah, agar memfasilitasi petani dengan pengusaha tentang harga tembakau yang layak. Bagaimanapun juga, tembakau Madura ini sangat dibutuhkan pabrik rokok,”pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail, mengatakan, terkait BEP ini pihaknya ingin semua stakeholder untuk dilibatkan. Ia mengaku, dan ingat betul sejak pertemuan yang pertama, P4TM bertemu dengan komisi II, kemudian pada malamnya ada pertemuan dengan DKPP dan pihaknya meminta dari P4TM untuk dihadirkan.
Pada saat pertemuan itu tidak membahas secara detail berapa biaya keseluruhan dari petani untuk menanam tembakau dalam setiap hektarenya, namu tiba-tiba muncullah BEP.
“Kalau dihitung dari semua yang di akumulasi segala macam. Apalagi pada tahun 2022 ada permintaan 10 pada tabun 2022 satu-satunya komuditas yang tidak boleh mendapat subsidi adalah tembakau,”katanya.
Menurutnya, tembakau ini beda dengan yang komuditas lainnya. Karena yang menentukan harga itu pembeli, bukan lagi penjual. Makanya hal ini harus dirubah, karena tidak masuk akal.
Di saat harga pupuk tidak dapat subsidi dan mahal, tetapi dibilang biaya petani lebih murah. Oleh karena itu, pada hari Kamis lusa, pihaknya akan memanggil dinas terkait, seperti disperindag, DKPP, bagian perekonomian.
“Kita ingin menyatukan persepsi, agar jangan sampai petani di musim 2023 ini dirugikan, dengan persepsi BEP, apalagi cuaca Madura bagus dan mendukung,”pungkasnya.(ima/hen)
