JEMBER, IndonesiaPos
Rencana Pemkab Jember mengajukan anggaran dana sebesar Rp.234 milyar untuk dana bansos dan Dana hibah di Perubahab APBD 2023 tersebar dalam sebuah selebaran yang viral di media sosial.
Dalam selebaran tersebut menyebutkan, ada sekitar Rp.202 milyar dana hibah dan Rp 32 milyar dana bansos yang diajukan.
Dijelaskan dana hibah terbesar di alokasikan di dinas Pendidikan sebesar Rp 93 milyar untuk hibah dan Rp.15 milyar untuk bansos, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp 65 milyar, Dinas Perumahan Rakyat kawasan Pemukiman dan Cipta Karya sebesar Rp.24 milyar, untuk hibah dan Rp.14 milyar untuk bansos, Dinas Tanaman Pangan holtikultira dan Perkebunan sebesar Rp.15 milyar.
Sedangkan beberapa OPD lainnya justru tidak dianggarkan, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan beberapa dinas lainnya tidak masuk dalam pengajuan usulan PAPBD 2023.
Menyikapi beredarnya selebaran yang viral tersebut, ketua LSM Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Publik (TrAPP) Jember, Miftahurahman kepada media mengaku prihatin.
Dirinya menyayangkan jika pihak Pemkab Jember benar-benar mengajukan usulan PAPBD 2023 dengan memasukkan anggaran hibah dan bansos hingga Rp. 234 milyar.
“Seharusnya bupati lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih urgen,”ujarnya.
Selama ini lanjut Miftahurahman, banyak kasus stunting yang masih tinggi di masyarakat. Belum lagi persoalan sosial dan kesehatan yang seharusnya mendapat perhatian serius bagi Bupati .
“Untuk pembahasan PABPD 2023 sendiri hingga kini masih belum dibahas,”terangnya.
Sebelumnya wakil ketua DPRD Jember, Ahmad Halim beberapa waktu lalu kepada media menjelaskan, pembahasan PAPBD akan dilaksanakan dalam waktu dekat. (Kik)
