SAMPANG,IndonesiaPos
Lambannya mengatasi perbaikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah sehingga menjadi polemik di tengah masyarakat.
Hal tersebut direspon langsung oleh Lembaga Pemuda Peduli Desa (PAPEDA) Kabupaten Sampang dan langsung mendatangi kantor menemui Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), pada Rabu ( 19/05/2021).
Kedatangannya, untuk mengklarifikasi mengenai Sosialisasi dan sejauh mana hasil dari perbaikan data ganda dan saldo nol.
Menanggapi apa yang di sampaikan dan beberapa kritikan dari Lembaga PAPEDA, Plt Kepala Dinas Sosial, Fadeli menjelakan, Pihaknya sangat mengapresiasi kepada pihak yang berperan sebagai fungsi kontrol dari masyarakat, yang telah membantu kelancaran program yang bermuara dari Kemensos RI, terkait data ganda hingga saat ini kami Dinsos Sampang masih melakukan perbaikan,
“Mengenai saldo 0 KPM, apabila ini terjadi kami laporkan ulang kepada Kemensos agar segera dicairkan. Kami akan memberikan keterangan mengenai sosialisasi, karena kami sudah meneruskan surat edaran dari Kemensos RI mengenai kendala kepada TKSK kecamatan dan saya anggap itu adalah bagian sosialisasi “ucapnya Fadeli
Sementara itu Ketua PAPEDA Badrus Sholeh Ruddin, meminta kepada pihak Dinsos agar jangan lamban dalam mengurus perbaikan data dan sosialisasi terhadap masyarakat.
“Mengenai keterlambatan distribusi saldo ke rek KPM maupun mengenai problem lainnya. Problem itu bermuara di Kemensos ini tidak disampaikan kepada KPM, karena Dinsos tidak memberikan edukasi dan sosialisasi kepada KPM, maka kami anggap Dinsos telah bertentangan dengan Pasal 14 sampai dengan 18 Permensos nomor 20 2019,”ujar Badrus.
Tak hanya itu, dirinya juga menyesali perihal kurang aktifnya pihak dinsos untuk selalu berkomunikasi dengan kemensos
“Permasalahan data ganda dan saldo nol saya kira bisa segera diatasi dan dilakukan percepatan perbaikan kalau saja pihak Dinsos gencar berkomunikasi gerak cepat dengan pihak Kemensos RI, tapi kami liat tidak ada tanda-tanda kerja cepat yang dilakukan pihak Dinsos,” tandas Badrus.
Dengan adanya kejadian tersebut, ia mendesak pihak Dinsos Sampang untuk menekan pihak terkait, seperti operator desa dan TKSK BPNT dan e-Warung mengenai sosialisasi dan mengenai keterlambatan saldo KPM. Dan mendorong kepada pihak Dinsos untuk terus melakukan komunikasi kerja cepat dalam perbaikan kendala-kendala yang terjadi. ( Ifn/hen )
