JAKARTA, IndonesiaPos
Penangkapan terhadap pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar Aung San Suu Kyi, Senin (1/2/2021) dini hari, menarik perhatian dunia internasional.
Tidak hanya mengutuk tindakan militer Myanmar, tapi ada pula diantaranya yang menilai penangkapan Suu Kyi sebagai suatu perombakan kabinet besar-besaran.
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi negara yang mendukung langkah militer Myanmar, yang dibuktikan dengan tidak tercapainya pernyataan bersama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Selasa (2/2/2021) akibat penggunaan hak veto oleh negara itu.
Dalam pengarahan pers Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT Wang Wenbin mengatakan, RRT berharap semua pihak akan “menangani perbedaan mereka dengan baik” dan “menjaga stabilitas politik dan sosial,”.
Amerika Serikat memberikan tanggapan terhadap negara-negara di kawasan dalam memberikan tanggapan terkait situasi politik dalam negeri Myanmar.
Juru Bicara Gedung Putih Jean Psaki mengelak jika tanggapan Presiden Joe Biden dalam menanggapi penangkapan Suu Kyi, adalah ditujukan langsung kepada RRT.
“Saya pikir ini adalah pesan untuk semua negara di kawasan dan negara-negara yang akan diminta untuk menanggapi atau untuk mempertimbangkan tanggapan yang tepat dalam menanggapi peristiwa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir,” ujar Psaki.
Senin (1/2/2021), Biden mengutuk kudeta Myanmar dalam sebuah pernyataan yang mengancam akan memberlakukan kembali sanksi baru terhadap negara itu sebagai tanggapan atas “serangan langsung terhadap transisi negara itu menuju demokrasi dan supremasi hukum”.
Psaki menjelaskan, sanksi terhadap Myanmar yang telah dicabut dalam satu dekade terakhir, diberikan atas adanya kemajuan menuju demokrasi di negara itu.
“Amerika Serikat menghapus sanksi atas Burma, dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan memerlukan peninjauan segera terhadap undang-undang dan otoritas sanksi kami yang diikuti dengan tindakan yang sesuai. Jadi itulah yang dia (Joe Biden) sebut,” tambahnya.
Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric meyatakan, Sekjen PBB menegaskan pihaknya akan terus menyerukan untuk adanya pembebasan segera terhadap Suu Kyi dan sejumlah pihak yang ditahan oleh militer.
“Kami akan terus menyerukan pembebasan segera Suu Kyi, presiden dan semua orang lainnya yang telah ditahan oleh militer dalam beberapa hari terakhir. Saya pikir tuduhan yang diajukan terhadapnya hanya memperparah pelanggaran aturan hukum di Myanmar dan proses demokrasi,” tegas Dujarric dalam pengarahan pers Rabu (3/2/2021).
Aksi protes di dalam negeri Myanmar masih berlangsung, khususnya dari para pendukung Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Setelah warga di Kota Yangon melakukan protes dengan cara memukul-mukul peralatan dapur sehingga menimbulkan kebisingan, Rabu (3/2/2021) para pekerja medis melakukan protes terhadap tindakan militer Myanmar dengan menunjukkan “salam tiga jari”.
Komite Pusat NLD Win Htein mengajak para pendukung partai itu, untuk melakukan aksi ketidakpatuhan sebagai bentuk protes atas ditangkapnya pemimpin mereka.
“Para pemilih yang telah memberikan suara mereka kepada kami pada pemilu pada 2020, harus mengikuti instruksi Suu Kyi untuk melakukan ketidakpatuhan sipil,” dalam wawancara bersama Aljazeera.
Sedangkan, adanya kesan RRT mendukung tindakan militer Myanmar atas penangkapan terhadap Suu Kyi, bukanlah suatu hal yang mengejutkan.
Dilansir BBC.com RRT melihat Myanmar sebagai sebuah negara penting secara ekonomi dan merupakan salah satu sekutu terdekat.
RRT sejak lama memainkan peran melindungi Myanmar dari pengawaan internasional.
Misalnya, bersama Rusia, RRT telah berulang kali melindungi Myanmar dari kritik di PBB atas tindakan keras militer terhadap populasi minoritas Muslim Rohingya.
