<
10/08/2022
Beranda Politik

PDI Perjuangan Bondowoso Minta APH Usut Penebangan Kayu Pelindung dan Belanja Hibah 2021

BONDOWOSO,  IndonesiaPos – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Bondowoso mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penegakan hukum terkait penebangan tanaman pelindung pelindung di wilayah Kecamatan Taman Krocok, Desa Jurang Sapi serta Pohon Sonokeling di sekitar Stadion Magenda.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong penegakan hukum terhadap hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait belanja hibah yang bersumber dari APBD Bondowoso 2021.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso Muhammad Irsan Marwanda Bachtiar,  saat rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) persetujuan pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun 2021 di DPRD Bondowoso, Kamis (4/8/2022).

Ia mengungkapkan,  pada akhir tahun 2021, terdapat laporan masyarakat tentang adanya penebangan tanaman pelindung di wilayah Kecamatan Taman Krocok, Desa Jurang Sapi dan Pohon Sonokeling di sekitar Stadion Magenda Bondowoso.

“ Informasi yang beredar bahwa hasil penebangan pohon – pohon tersebut tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Menurut Irsan, penebangan itu merupakan bentuk pelanggaran Pemerintah Daerah Bondowoso membiarkan aset tanaman pohon ayoman yang menjadi salah satu faktor penting, sehingga  penebangan tersebut tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah.

“Mestinya pemerintah mencatat dan menginventarisasi  seluruh aset tanaman pohon ayoman. Karena jika tidak dicatat berpotensi hilang dan disalahgunakan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab,”ujarnya.

Selain itu, Muhammad Irsan Marwanda Bachtiar juga menyesalkan pengelolaan administrasi belanja hibah dan belanja Bantuan sosial Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2021 yang tidak tertib.

“Dari hasil pemeriksaan uji petik pada pertanggungjawaban belanja hibah beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditemukan, terdapat 6.196 penerima hibah sebesar Rp 10.544.469.120,00 yang diketahui tidak dilengkapi dokumen usulan calon penerima, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pakta integritas, dan laporan penggunaan dana untuk penerima hibah berupa uang,”tegasnya.

Irsan, menganggap pemerintah telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan (APBD) tahun anggaran 2021 dan Perbup Bondowoso Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Bahkan, menurut Irsan, penyaluran hibah yang tidak didukung dengan dokumen usulan dan pertanggungjawaban yang lengkap berpotensi tidak tepat sasaran dan disalahgunakan, dan beresiko kehilangan barang yang belum diserahkan pada yang berhak, sebab peruntukannya  bersumber dari belanja hibah barang dan belanja bantuan sosial berupa barang.

“Maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bondowoso mendorong kepada penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum menindak tegas pelanggaran – pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah karena berpotensi merugikan keuangan Negara,” pungkasnya.

iklan ucapan

BERITA POPULER

Kolom Komentar

IndonesiaPos
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com