PAMEKASAN, IndonesiaPos – Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) hingga saat ini belum dikerjakan. Padahal, KIHT tersebut untuk memfasilitasi kepentingan pada pengusaha rokok untuk mencegah peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur.
Pembangunan KIHT tersebut menggunakan dana APBD dari DBHCHT tahun 2022, sebesar Rp 3 miliar, dengan masa pelaksanaan 100 hari kerja yang terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan (SPMK).
Saat ini, progres pembangunan yang sudah dilaksanakan hanya pada pengukuran (perataan) lahan seluas tanah 2,5 hektar dan pagar di sekeliling area KIHT.
Program KIHT yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi Bupati Pamekasan, kini belum terealisasi sampai sekarang. Sehingga, peruntukan anggaran pembangunan KIHT yang nilai amggaranya mencapai miliaran menjadi sorotan imbas dan gagal terserap.
Sementara Disperindag Kabupaten Pamekasan berdalih, kalau pembangunan di kawasan Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, harus berlanjut pada tahun 2023. Untuk tahap dua belum terealisasi karena dalam proses pelelangan tidak ada yang menjadi pemenang tender.
“Akibatnya, proyek bangunan fisik dan sarana penunjang kawasan industri senilai Rp. 7,5 miliar belum terealisasi,”kata Achmad Sjaifuddin.
Disperindag Pamekasan berjanji akan tetap melanjutkan pembagunan proyek KIHT pada tahun 2023, apabila proses lelang sesuai prosedur dan ada pemenangnya.
Menurut Achmad Sjaifuddin, Rencana proyek KIHT akan digarap di tahun 2022 lalu. Namun, karena gagal lelang maka dialihkan pada 2023, asal hasil lelang baik-baik saja.
BACA JUGA :
- Lucas Enembe Arogan, KPK Segera Usut Dugaan Aliran Dana ke OPM
- Polres Kendiri Terjunkan 78 Personil Gabungan, Lakukan Operasi ke Sejumlah Cafe
- KPK Minta Yulce Wenda Istri Lucas Enembe Kooperatif
“Yang penting, tidak ada sanggah banding seperti di tahun 2022. Dan Insya Allah, proyek itu akan dibangun dengan baik dan bisa beroperasi,”ungkapnya.
Sjaifuddin menambahkan, setelah pembangunan ruang produksi, jalan, maingate, pengadaan lampu (listrik, Red) dan air, serta beberapa sarana lainnya dilaksanakan, pihaknya akan mengumpulkan pengusaha rokok. Karena ada 6 pemilik pabrik rokok yang sudah tergabung dalam pembinaan program KIHT. Diharapkan 6 pemilik pabrik rokok ini supaya berkomitmen tetap bergabung di KIHT.
“Mengapa komitmen ini kita butuhkan, supaya jangan sampai bangunan yang memakan biaya besar itu tidak ada penghuninya. Yang pada akhirnya tidak berfungsi alias mangkrak. Saya tidak ingin pengalaman bangunan di Kampung Batik di desa Klampar, Proppo, terulang kembali,”tegasnya.
Saat ini Disprindag, kata Kadisperindag fokus pada pembangunan Pasar polowijo Kolpajung yang sudah direncanakan pada tahun 2023 dan sudah dianggarkan oleh Kementerian PUPR.
“Pembangunan Pasar polowijo Kolpajung sudah di anggarkan dan relokasi para pedagang di sana di tahun ini. Konsepnya green building bersumber dari APBN,”jelasnya.
Sedangkan APBD Pamekasan hanya untuk pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) para pedagang pasar Kolpajung di Lapangan Kowel dengan anggaran berkisar Rp 6 miliar.
Terkait rencana pembangunan pasar Kolpajung, pihak Kepala Balai Prasarana Permukiman (BPPW) Jawa Timur, M. Reva Sastrodiningrat belum bisa dikonfirmasi.
Selain itu, pihak Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp, belum merespon. (hen)
