JAKARTA – IndonesiaPos
Pemerintah berkomitmen memperkuat upaya mitigasi untuk mengantisipasi terulangnya kejadian gedung pesantren roboh. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.
Menurut Muhaimin, langkah mitigasi ini dilakukan dengan melakukan audit dan merehabilitasi bangunan gedung pondok pesantren yang rawan. Upaya tersebut untuk memastikan infrastruktur pendidikan pesantren yang aman dan memiliki izin resmi secara berkelanjutan.
“Mitigasi harus kita lakukan menjadi kesadaran bersama perencanaan pembangunan gedung yang benar. Kemudian yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknik,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah tengah memetakan lokasi gedung pesantren yang sangat rawan dan perlu perbaikan. Nantinya, kata Muhaimin, hal tersebut dilakukan dengan kolaborasi Kementerian dan Lembaga terkait.
“Rehabilitasi tidak boleh ditunda untuk pembangunan-pembangunan gedung yang rawan sekali bencana dan musibah. Kita harus segera memastikan pendampingan perencanaan pembangunan pesantren, termasuk kemudahan persetujuan bangunan gedung secara gratis,” ujarnya.
Sementara, Menteri Agama Nazarudin Umar meminta Pemda untuk aktif dalam melakukan pendataan terhadap bangunan pesantren dan rumah ibadah yang berpotensi rawan. Nazarudin menilai hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan keselamatan para santri dan jamaah di seluruh Indonesia.
“Kami juga ikut mengerahkan tim untuk memberikan pendataan, gedung-gedung mana, pondok pesantren mana, rumah ibadah mana yang memiliki tingkat kemiringan. Banyak sekali yang dibangun di lahan miring yang rawan longsor, bahkan ada yang berada di puncak bukit, di pinggir sungai, dan di tepi laut,“ ucapnya.
