JAKARTA, IndonesiaPos
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama meningkatkan kapasitas pegawai negeri sipil di Papua dan Papua Barat dalam menyusun program-program pembangunan terutama yang menggunakan dana otonomi khusus (otsus).
Kerja sama itu, yang bernaung di bawah program USAID Kolaborasi, bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan dana otsus sehingga manfaatnya diterima oleh orang asli Papua (OAP). “Program USAID Kolaborasi ialah hasil kerja sama bersama Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang didukung rakyat Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID),” kata Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu saat jumpa pers di Jakarta, Senin (31/7/2023).
“Sejak 2022, program ini berjalan di Papua dan Papua Barat melalui dua pendekatan, yaitu dari pemerintah daerah (supply side) dan masyarakat (demand side),”katanya.
Dia menjelaskan USAID Kolaborasi merupakan program yang didesain bersama-sama USAID, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri untuk wilayah Papua selama 5 tahun yaitu sejak 2022 sampai 2027.
“Program ini mendapat dana US$10 juta dari Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID, yang program-programnya juga melibatkan Wahana Visi Indonesia (WVI), INFID, dan Kitong Bisa Foundation (KBF),”paparnya.
Sejak program itu dimulai pada Mei 2022, realisasi sementara dari USAID Kolaborasi per Juni 2023 mencakup penyelesaian penyusunan dua modul perencanaan dan penganggaran, serta modul policy bootcamp (peningkatan kompetensi pembuatan kebijakan).
Kemudian, pemilihan 22 anak muda (local champion) Papua yang dilibatkan untuk musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kampung dan kabupaten, serta 57 local champion dan kader yang dilatih dalam kegiatan Suara dan Aksi Warga.
Selanjutnya, 385 aparatur sipil negara (ASN) di Papua dan Papua Barat menerima pelatihan perencanaan dan penganggaran, 1.088 warga Papua dan Papua Barat menerima edukasi mengenai otonomi khusus, dan 914 orang dari kelompok rentan di Papua dan Papua Barat menerima manfaat dari program pemerintah yang didukung USAID Kolaborasi.
Caroline menyampaikan dari berbagai program USAID Kolaborasi, ada empat tujuan utama yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah serta membuat modul dan kurikulum perencanaan dan penganggaran.
Kemudian, mendorong keterlibatan warga dalam proses pembangunan, serta mendukung pendidikan dan pelatihan untuk perencana di pemerintahan dan pelajar di Papua.
Beberapa program yang berjalan di antaranya, pelatihan untuk para perencana (training of trainers for planners) yang diikuti ASN di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dinas terkait.
Kemudian, pembinaan terhadap orang asli Papua yang terpilih sebagai local champion agar mereka berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta pemagangan di Bappenas dan kementerian/lembaga terkait.
Juga, pengembangan SDG Center Universitas di kampus-kampus Papua dan Papua Barat, serta pembentukan tim asistensi teknis pemerintah daerah.
Caroline menambahkan program pelatihan dan peningkatan kompetensi itu rencananya diperluas ke tiga provinsi yang baru terbentuk di Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. “Rencananya mulai Oktober (2023),”tutup dia
